JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan 135,96 hektare lainnya menjadi Cadangan Negara Lainnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan capaian tersebut tidak hanya sebatas angka kinerja pemerintah, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, TCUN merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk kemudian didayagunakan kembali sesuai peruntukannya.
Sebelum ditetapkan pemanfaatannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan status tanah serta menghindari potensi sengketa.
Dengan demikian, penetapan peruntukan dan pemanfaatan tanah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, Direktorat Jenderal PPTR juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Pengawasan ini bertujuan memastikan tanah yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan.
Dwi Budi menambahkan, proses inventarisasi, pendayagunaan, hingga pengawasan TCUN merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan tanah agar lebih produktif.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pemanfaatan tanah negara sesuai prinsip fungsi sosial tanah.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
