JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menindaklanjuti 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres. Capaian tersebut setara dengan 94,67 persen dari keseluruhan aduan yang diterima.
Perkembangan penanganan pengaduan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang berlangsung di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67%,” ujar Uunk Din Parunggi usai mengikuti rapat koordinasi tersebut.
Ia menjelaskan, dari total 611 pengaduan yang diterima sejak saluran komunikasi tersebut dibuka, sebanyak 596 aduan telah ditindaklanjuti, sedangkan 15 lainnya masih dalam proses penanganan.
Menurut Uunk, pengaduan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan setempat agar memperoleh respons dan tindak lanjut.
Namun, laporan yang berkaitan dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan membutuhkan proses lebih lanjut melalui penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
Salah satu langkah penyelesaian yang dilakukan ATR/BPN adalah memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui proses peradilan.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menindaklanjuti pengaduan yang belum terselesaikan.
Meski demikian, proses pengelolaan pengaduan saat ini masih menghadapi kendala karena akses ke situs pengelolaan pengaduan sedang dalam pemeliharaan sistem.
Selain melalui Lapor Mas Wapres, ATR/BPN juga memperluas akses komunikasi publik melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang mulai berjalan sejak 1 Oktober 2026.
Program tersebut memanfaatkan fitur siaran langsung (Live) pada akun TikTok resmi ATR/BPN untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan pertanyaan dan berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai persoalan pertanahan.
MasNya ATR/BPN diselenggarakan setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.
Uunk menjelaskan, program tersebut mendapat respons dari masyarakat dengan beragam pertanyaan, termasuk mengenai pengurusan tanah bagi warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama menetap di luar negeri.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tuturnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, serta dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Dalam kegiatan itu, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.
Melalui penguatan koordinasi dan penyediaan kanal komunikasi publik, Kementerian ATR/BPN berupaya meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat sekaligus mempermudah akses informasi dan konsultasi terkait pelayanan pertanahan.
