MERANTI, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyambut baik rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 2027.
Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendorong kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan aparatur yang telah mengabdi dalam pelayanan publik.
Asmar mengatakan, kebijakan tersebut menjadi harapan bagi para PPPK paruh waktu yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya di daerah tetap harus menunggu regulasi dan petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat, terutama terkait persyaratan, mekanisme, serta tahapan perubahan status kepegawaian.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT. Ia menyebutkan pemerintah daerah perlu menunggu aturan resmi, termasuk ketentuan pembiayaan, sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Menurut Fajar, kejelasan regulasi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pegawai, terutama anggapan bahwa seluruh PPPK paruh waktu otomatis berubah menjadi penuh waktu mulai 2027.
Saat ini, tercatat sebanyak 1.644 PPPK paruh waktu bekerja di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Mereka terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Sebelumnya, rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 secara bertahap menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah pusat bersama DPR RI.
Pemkab Kepulauan Meranti berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi dan petunjuk teknis agar kebijakan tersebut dapat dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
