JAKARTA, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong keberlanjutan program revitalisasi sekolah pada 2027 setelah 72 satuan pendidikan di Meranti menerima program serupa sepanjang 2026.
Upaya tersebut disampaikan Asmar dalam audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Ruang Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan yang difasilitasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau itu, Bupati Asmar diterima langsung Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., beserta jajaran.
Audiensi tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan kondisi pendidikan daerah, termasuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta sejumlah usulan program strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Asmar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kemendikdasmen atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan sektor pendidikan, khususnya melalui program revitalisasi sekolah.
Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi satuan pendidikan di Kepulauan Meranti. Namun, masih terdapat sekolah yang membutuhkan perbaikan sehingga keberlanjutan program pada 2027 dinilai sangat penting.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti. Program revitalisasi sekolah ini sangat membantu daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut pada 2027 dan menjangkau lebih banyak sekolah,” ujar Asmar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Raja Yusran, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 sebanyak 72 sekolah telah mendapatkan program revitalisasi dengan total anggaran lebih dari Rp50 miliar.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan bangunan maupun fasilitas penunjang pembelajaran. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah masih terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.
“Kita menyadari keterbatasan keuangan daerah. Untuk itu, kita harus terus melakukan berbagai upaya koordinasi dengan pemerintah pusat agar program-program nasional dapat dilaksanakan di daerah dan semakin banyak membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,” katanya.
Selain memperjuangkan keberlanjutan revitalisasi sekolah, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengusulkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Rangsang.
Dalam audiensi tersebut, Asmar menyampaikan perkembangan usulan pembangunan SNT melalui skema konsolidasi. Sementara itu, untuk skema pembangunan baru, pemerintah daerah masih menghadapi kendala ketersediaan lahan karena persyaratan yang ditetapkan mengharuskan penyediaan lahan minimal 20 hektare.
Pemkab Meranti berharap persoalan tersebut dapat dicarikan solusi melalui koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat sehingga rencana pembangunan sekolah terintegrasi di Kecamatan Rangsang dapat direalisasikan.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan konsep pengembangan sekolah terintegrasi yang menggabungkan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ia mencontohkan model kawasan pendidikan yang diterapkan di London, Inggris. Namun, menurutnya, penerapan konsep serupa di Indonesia harus mempertimbangkan kondisi demografi, persebaran penduduk, serta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah.
Gogot juga menyoroti fenomena berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri. Sebagai contoh, ia menyebut enam SD negeri di Kota Yogyakarta yang pada tahun ajaran 2026 memiliki jumlah murid kelas I kurang dari 10 orang.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan pendidikan tidak hanya harus memperhatikan kebutuhan infrastruktur, tetapi juga jumlah peserta didik, persebaran penduduk, serta efektivitas pemanfaatan fasilitas sekolah.
Menanggapi hal itu, Bupati Asmar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar berbagai program nasional dapat menjangkau satuan pendidikan di Kepulauan Meranti.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari Provinsi Riau, yakni Bupati Bengkalis, Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Bupati Rokan Hulu.
Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Randolf Willy Huta Huruk, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Irmansyah, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raja Yusran.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pendidikan semakin kuat. Keberlanjutan program revitalisasi sekolah pada 2027 serta realisasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kecamatan Rangsang diharapkan dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.
