JAKARTA, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta seluruh jajaran menjadikan transformasi pelayanan sebagai bagian dari cara kerja sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Nusron saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Peringatan HANTARU 2026 bertepatan dengan 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tahun ini, HANTARU mengusung tema “Transformasi, Melayani Lebih Pasti.”
“Mari kita jadikan momentum HANTARU 2026 ini sebagai pendorong untuk terus memperkuat komitmen pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Transformasi, Melayani Lebih Pasti harus menjadi cara kerja kita sehari-hari,” ujar Nusron.
Menurut Nusron, transformasi di Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Ia menekankan agar setiap perubahan kebijakan, organisasi, teknologi, maupun sistem pelayanan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap perubahan kebijakan, organisasi, teknologi, dan sistem pelayanan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Minta Standar Waktu Pelayanan Ditegakkan
Nusron juga meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, menegakkan standar waktu pelayanan secara transparan.
Ia menegaskan setiap proses birokrasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Selain itu, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan diminta dilakukan dengan kesungguhan, ketegasan, dan keberanian berdasarkan hukum dan kebenaran.
“Pastikan setiap proses birokrasi wajib dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, dan setiap sengketa dan konflik pertanahan ditangani dengan kesungguhan, ketegasan, dan keberanian, dengan tetap berpijak pada kebenaran dan hukum,” tegasnya.
Tiga Transformasi Layanan ATR/BPN
Upaya meningkatkan kualitas pelayanan tersebut diperkuat melalui peluncuran Tiga Transformasi Layanan dan Organisasi pada 17 Agustus 2026.
Ketiga transformasi itu meliputi Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari, serta Organisasi Berbasis Kewilayahan.
Untuk Pengukuran Terjadwal, layanan tersebut telah diterapkan di 465 Kantor Pertanahan (Kantah) atau sekitar 96,3 persen dari seluruh Kantah secara nasional.
Layanan tersebut menetapkan standar waktu penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) maksimal 12 hari.
Sementara itu, layanan PERINTIS menargetkan proses Peralihan Hak dapat diselesaikan maksimal 10 hari. Pada momentum HANTARU 2026, penerapannya akan diperluas hingga 109 Kantah.
Transformasi juga dilakukan melalui perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kantah. Pendekatan yang sebelumnya bersifat tematik diubah menjadi pendekatan berbasis kewilayahan.
Setelah diterapkan pada 10 Kantah dalam tahap pertama, perubahan SOTK tersebut dilanjutkan pada tahap kedua dengan menyasar 50 Kantah.
HANTARU 2026 Dikaitkan dengan Reforma Agraria
Dalam amanatnya, Nusron turut mengaitkan momentum HANTARU 2026 dengan semangat Reforma Agraria.
“Semangat Reforma Agraria adalah semangat kita untuk maju bersama dan untuk berkeadilan lebih baik. Selamat memperingati HANTARU 2026,” pungkasnya.
Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Rangkaian upacara meliputi pembacaan sejarah Kementerian ATR/BPN, pengibaran Pataka Kementerian ATR/BPN dan Bendera Merah Putih, pembacaan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian ATR/BPN, hingga pemotongan tumpeng oleh Menteri Nusron.
