MERANTI, SINKAP.info – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Karimun di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Rabu (29/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan pelayanan keprotokolan, komunikasi pemerintahan, serta upaya mempermudah akses masyarakat Kepulauan Meranti yang bekerja ke Malaysia.
Sekda Sudandri didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran.
Sementara rombongan DPRD Kabupaten Karimun dipimpin Wakil Ketua Komisi II Hasanuddin, didampingi anggota Komisi II Sulistina dan Aloysius beserta staf pendamping.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai penguatan tata kelola keprotokolan, komunikasi publik, pelayanan informasi pemerintahan, hingga berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kemudahan akses keberangkatan masyarakat Kepulauan Meranti yang bekerja di Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
Sekda Sudandri mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan berbagai langkah koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menggelar rapat bersama Kantor Imigrasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) guna membahas mekanisme pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Kita sudah mengadakan rapat, dan kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat Meranti yang ingin berangkat ke Malaysia, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Sudandri.
Ia berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan yang lebih baik, khususnya bagi warga yang bekerja di negara tetangga.
“Semoga kolaborasi ini bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Hasanuddin, menilai persoalan akses keberangkatan pekerja menuju Malaysia juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi di Kabupaten Karimun.
Menurutnya, berkurangnya mobilitas masyarakat menyebabkan aktivitas transportasi laut ikut menurun sehingga memengaruhi operasional kapal penyeberangan.
“Hal ini benar adanya. Putaran ekonomi saat ini menjadi lemah sehingga banyak feri yang tidak lagi beroperasi karena tidak mencukupi biaya operasional,” ungkap Hasanuddin.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun solusi bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kabupaten Karimun, sehingga mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan dapat kembali berjalan lancar sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kedua daerah.
Selain mempererat hubungan antardaerah, kunjungan kerja tersebut juga menjadi forum koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik, komunikasi pemerintahan, serta penyelesaian berbagai persoalan strategis di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
