JAKARTA, SINKAP.info — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) berbasis kewilayahan guna meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang beragam.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam diskusi daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Senin (11/5/2026).
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam agar tetap menjaga pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy Dermawan.
Saat ini, struktur organisasi Kantor Pertanahan masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi dan layanan teknis, seperti seksi survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah, hingga pengendalian sengketa.
Menurut Ossy, pendekatan berbasis wilayah diperlukan agar organisasi lebih adaptif terhadap dinamika lapangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Ia mencontohkan munculnya kawasan investasi baru yang membutuhkan pelayanan terpadu mulai dari sertifikasi tanah, penataan ruang, hingga penanganan potensi sengketa.
“Pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” katanya.
Dalam transformasi tersebut, Kementerian ATR/BPN menargetkan peningkatan pemahaman kondisi lapangan, perbaikan rentang kendali organisasi, deteksi dini persoalan pertanahan, hingga integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Semua harus memahami wilayah secara menyeluruh, tidak lagi hanya sektoral,” ujar Ossy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga tingkat daerah dalam mendukung transformasi organisasi tersebut.
Menurutnya, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Struktur organisasi kita menentukan jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Harapannya pelayanan semakin baik dengan kualitas yang terjamin sekaligus mendukung pengembangan SDM,” kata Dalu Agung Darmawan.
Melalui transformasi OTK berbasis kewilayahan itu, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan menjadi lebih cepat, responsif, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
