JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah berhasil menindaklanjuti 90,8 persen rekomendasi hasil pemeriksaan (RHP).
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara penganugerahan di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (07/04/2026), sebagai bentuk apresiasi atas komitmen ATR/BPN dalam meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dorongan pimpinan serta kerja sama seluruh jajaran dalam menindaklanjuti temuan audit.
“Terima kasih kepada Menteri Nusron yang terus mendorong kami untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sejak 2013 hingga saat ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tindak lanjut RHP merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan regulasi hingga penguatan pengelolaan aset dan administrasi pertanahan. Proses ini juga melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sejak 2013, tercatat sekitar 1.300 temuan RHP, dengan 1.180 di antaranya telah berhasil diselesaikan oleh ATR/BPN. Capaian ini dinilai sebagai langkah signifikan dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalu menambahkan, pihaknya akan terus mendorong seluruh satuan kerja untuk menuntaskan sisa rekomendasi yang ada, dengan target capaian maksimal hingga 100 persen.
“Kami berharap seluruh rekomendasi, baik dari BPK maupun pengawasan internal, dapat segera diselesaikan secara menyeluruh,” tegasnya.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, dan turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi serta Kepala Biro Keuangan Kartika Sari.
