PEKANBARU, SINKAP.info — Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam mengantisipasi potensi gejolak harga dengan meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih responsif terhadap dinamika inflasi di daerah. Respons cepat dan koordinasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (13/1/2026). Rapat ini merupakan bagian dari langkah kesiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur oleh seluruh pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih peka terhadap perkembangan harga di pasar serta segera mengambil langkah antisipatif jika terdapat indikasi kenaikan harga komoditas strategis.
“Pengendalian inflasi tidak bisa ditunda. Daerah harus responsif melihat dinamika harga di pasar dan segera bergerak apabila ada potensi kenaikan, terutama pada komoditas kebutuhan pokok,” ujar Syahrial.
Menurutnya, menjelang Ramadan biasanya terjadi peningkatan permintaan terhadap bahan pokok yang perlu diantisipasi sejak dini. Kesiapan daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi akan sangat menentukan stabilitas harga di masyarakat.
“Jangan menunggu harga naik baru bertindak. Langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal agar gejolak harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Syahrial juga menekankan pentingnya peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Ia meminta TPID tidak hanya mengandalkan data, tetapi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak di lapangan.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi teknis dan pelaku usaha. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pokok.
“Koordinasi dan kolaborasi antardaerah menjadi kunci. Dengan kerja bersama, inflasi dapat kita kendalikan dan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data terkini, perkembangan inflasi di Provinsi Riau masih berada pada kondisi yang relatif terkendali. Meski demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah komoditas pangan yang berpotensi mengalami tekanan harga menjelang Ramadan.
“Komoditas bahan makanan biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode tertentu. Karena itu, perlu kewaspadaan dan langkah antisipatif agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPS Provinsi Riau akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi melalui penyediaan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.
