PEKANBARU, SINKAP.info — Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (14/10/2025), menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Riau,” ujar Syahrial.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi PAD serta pelaksanaan belanja daerah yang tepat sasaran agar setiap rupiah anggaran dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan data dan informasi secara akurat, lengkap, serta tepat waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Berikan respons profesional, karena ini bagian dari penguatan disiplin anggaran kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syahrial mengajak seluruh jajaran Pemprov Riau menjadikan momentum pemeriksaan ini sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan Visi Riau Bedelau Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju.
“Semangat ini harus terus kita gelorakan, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Kita harus meyakinkan bahwa Riau masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tuturnya.
Melalui pemeriksaan ini, Pemprov Riau berharap tercipta tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
