MEDAN, SINKAP.info – Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si., menekankan pentingnya profesionalitas dan netralitas TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara.
Menurut pengamat Sosiologi Politik dan Hukum tersebut, TNI harus tetap dekat dengan rakyat dan tidak terseret dalam politik praktis. Kedekatan dengan masyarakat dinilai menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat pertahanan nasional.
Hal itu disampaikan Bakhrul dalam Dialog Aspirasi Sumut yang digelar Radio Republik Indonesia (RRI) Medan dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).
Dialog tersebut dipandu Host Andreas Purba dan menghadirkan akademisi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Fredick Broven Ekayanta, sebagai narasumber lainnya.
Bakhrul mengatakan, hubungan antara TNI dan rakyat merupakan bagian penting dalam membangun kekuatan pertahanan nasional. Menurutnya, kemampuan militer saja tidak cukup tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat.
“TNI harus tetap bersama rakyat. Kekuatan pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh dukungan dan persatuan masyarakat,” ujar Bakhrul.
Ia menilai tantangan pertahanan Indonesia saat ini semakin kompleks. Ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berupa konflik bersenjata, tetapi juga dapat muncul dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga dinamika geopolitik.
Karena itu, kemampuan pertahanan melalui alat utama sistem persenjataan (alutsista) perlu diimbangi dengan kekuatan sosial berupa persatuan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ketahanan negara membutuhkan konsolidasi. TNI merupakan salah satu garda terdepan dalam mempertahankan NKRI, tetapi kekuatan itu akan semakin besar ketika mendapat dukungan rakyat,” katanya.
Netralitas TNI Dinilai Penting
Dalam dialog tersebut, Bakhrul juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas TNI di tengah dinamika politik nasional.
Ia mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang mengancam persatuan masyarakat.
“Perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan itu berkembang menjadi upaya mengadu domba dan memecah masyarakat,” ujarnya.
Bakhrul menilai TNI memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Namun, peran tersebut harus dijalankan dalam koridor profesionalitas serta sesuai dengan tugas dan fungsi institusi pertahanan.
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam politik praktis berpotensi menimbulkan persoalan dan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Ia menyebut perjalanan politik Indonesia pada masa lalu perlu menjadi pembelajaran. Perubahan setelah reformasi, kata Bakhrul, telah menegaskan pentingnya profesionalitas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pengalaman masa lalu harus menjadi bahan evaluasi. TNI perlu tetap berada dalam koridor tugas pertahanan dan tidak terseret ke dalam kepentingan politik praktis,” katanya.
Kepercayaan Rakyat Jadi Modal Utama
Bakhrul menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi TNI dalam menjalankan tugas. Kepercayaan tersebut dapat dibangun melalui profesionalitas, netralitas, integritas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.
Ia berharap momentum HUT ke-81 TNI tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi dan refleksi terhadap peran TNI dalam kehidupan nasional.
“TNI akan semakin kuat ketika bekerja secara tulus dan profesional untuk kepentingan bangsa. Jangan sampai kepentingan sesaat membuat TNI kehilangan kepercayaan rakyat,” tutur Bakhrul.
Sementara itu, Fredick Broven Ekayanta memberikan perspektif akademis mengenai posisi TNI dalam kehidupan demokrasi dan dinamika politik Indonesia.
Dialog yang dipandu Andreas Purba tersebut menjadi ruang diskusi publik untuk membahas tantangan TNI sekaligus hubungan antara institusi pertahanan dan masyarakat di tengah perkembangan sosial-politik nasional.
Bakhrul menegaskan, TNI harus mampu menjadi kekuatan pemersatu di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang dan pilihan politik yang beragam.
Dengan menjaga profesionalitas, netralitas, dan kedekatan dengan rakyat, TNI diharapkan semakin mampu menjalankan perannya dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
