JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat program sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengejar target 3 juta bidang tanah.
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan percepatan sertipikasi tanah membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi.
Semula, penyelesaian sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR ditargetkan pada 2028. Namun, berdasarkan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, target tersebut didorong untuk diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2027.
Menurut Andi, percepatan target tersebut tidak dapat dilakukan Kementerian ATR/BPN sendiri. Karena itu, pihaknya mendorong kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi II DPR RI.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” katanya.
Dukungan terhadap percepatan program tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti kegiatan secara daring.
Mardani menyatakan Komisi II DPR RI siap mendukung percepatan sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran.
“Kami di Komisi II akan dukung 100 persen dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun. Kami akan perjuangkan anggarannya tersedia,” tutur Mardani.
Sosialisasi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP. Dari Kementerian ATR/BPN, hadir Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Sementara secara daring, kegiatan diikuti Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra.
Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana, Daviet Haryanto Setyohatmoko.
Sosialisasi juga diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia secara daring. Keikutsertaan jajaran BPN daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR di daerah.
