JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan pada Kamis (20/8/2026) dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC).
Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan “Outstanding Government Collaboration” sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan proyek-proyek geotermal di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi kementeriannya dalam mendukung pengembangan panas bumi, khususnya dari sisi pertanahan.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Deni Santo usai menerima penghargaan di Jakarta.
Berperan dalam Pengadaan dan Kepastian Hukum Tanah
Kementerian ESDM memberikan penghargaan tersebut kepada sejumlah pihak yang dinilai memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sektor geotermal, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Peran Kementerian ATR/BPN dilakukan melalui sejumlah aspek pertanahan yang mendukung pembangunan proyek panas bumi.
Deni menjelaskan, dukungan dimulai dari proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek pengembangan geotermal, termasuk proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Setelah proses pengadaan tanah selesai, Kementerian ATR/BPN turut memberikan hak atas tanah guna memastikan kepastian hukum terhadap lahan yang digunakan untuk pengembangan proyek.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berperan dalam penyelesaian apabila terdapat sengketa pertanahan yang berkaitan dengan proyek geotermal.
“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah. Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” jelas Deni.
Perkuat Kolaborasi Pengembangan Energi Terbarukan
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan terkait.
Dukungan dari sektor pertanahan diharapkan dapat membantu memastikan pengembangan proyek-proyek geotermal berjalan dengan kepastian hukum.
Selain mendukung kelancaran proyek, kolaborasi lintas kementerian tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan energi terbarukan nasional.
Kementerian ATR/BPN menilai kepastian aspek pertanahan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi panas bumi secara berkelanjutan.
