Wabup Muzamil Gerakkan Aparat Desa, Percepat Sensus Ekonomi Demi Data Akurat Pembangunan Daerah Nasional

MERANTI, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga aparat desa, untuk mendukung percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Instruksi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Sensus Ekonomi Provinsi Riau bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (30/6).

Pertemuan itu membahas perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi petugas sensus selama proses pendataan di lapangan.

Menanggapi laporan tersebut, Muzamil menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyukseskan program strategis nasional itu melalui sinergi seluruh unsur pemerintahan.

“Pelaksanaan sensus ekonomi ini harus berhasil dengan baik. Dalam pelaksanaannya tentu ada berbagai kendala, namun tugas kita bersama adalah mencari solusi agar target pendataan dapat tercapai,” tegas Muzamil.

MENARIK DIBACA:  Bunda PAUD Meranti Dorong Guru Tingkatkan Kualitas Pembelajaran Lewat Workshop 2025

Sebagai langkah tindak lanjut, Wakil Bupati meminta perangkat daerah terkait segera menerbitkan surat kepada para camat, lurah, dan kepala desa agar memberikan dukungan maksimal kepada petugas sensus selama proses pendataan berlangsung.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan perangkat desa, ketua RT/RW, kader masyarakat, hingga unsur pendamping lainnya untuk membantu petugas menjangkau masyarakat yang sulit ditemui maupun yang masih ragu memberikan informasi.

Muzamil juga menginstruksikan agar sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi diperkuat melalui berbagai saluran informasi. Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat, media massa, serta kanal media sosial pemerintah sangat penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

“Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak maupun pengurangan bantuan sosial. Data yang dikumpulkan semata-mata untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada petugas BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat.

MENARIK DIBACA:  Resmi, KONI Kep. Meranti Berganti Nakhoda

Karena itu, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah mengambil peran dalam membantu kelancaran pendataan sehingga target sensus dapat tercapai secara optimal.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kita ingin pendataan ini berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah maupun nasional,” katanya.

Sementara itu, jajaran BPS Provinsi Riau memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi petugas di lapangan, mulai dari keterbatasan akses ke sejumlah wilayah, capaian pendataan yang perlu ditingkatkan, hingga masih adanya kesalahpahaman masyarakat yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan kewajiban pajak maupun status penerima bantuan sosial.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD terkait, serta unsur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.