MEDAN, SINKAP.info – Implementasi program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya pemerataan pendidikan nasional masih memunculkan beragam pandangan. Berbagai aspek kebijakan tersebut dibahas secara mendalam dalam program Kupas Tuntas yang disiarkan langsung TVRI Sumatera Utara pada Selasa (30/6).
Dalam diskusi tersebut, akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr. Bakhrul Khoir Amal, M.Si, memaparkan kajian bertajuk “Pro dan Kontra Sekolah Rakyat dalam Dunia Pendidikan”. Pemaparan dilakukan melalui presentasi yang mengulas berbagai sisi program, mulai dari tujuan, manfaat, tantangan, analisis SWOT, hingga rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasinya.
Dipandu presenter M. Azril Nasution, forum tersebut menghadirkan ruang diskusi yang membahas kebijakan pendidikan dari perspektif akademis dan praktis.
Dalam paparannya, Dr. Bakhrul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan, menekan angka putus sekolah, membentuk karakter peserta didik, serta menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
Menurutnya, kehadiran negara melalui pembiayaan pendidikan menjadi salah satu kekuatan utama program tersebut karena membuka kesempatan belajar yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Selain itu, konsep pendidikan berbasis asrama dinilai berpotensi mendukung pembentukan disiplin, karakter, serta meningkatkan mobilitas sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.
Meski demikian, Dr. Bakhrul mengingatkan bahwa implementasi Sekolah Rakyat juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya potensi segregasi sosial karena peserta didik berasal dari kelompok ekonomi tertentu, tingginya biaya operasional, ketergantungan terhadap anggaran pemerintah, hingga kemungkinan munculnya kesenjangan kualitas dengan sekolah reguler.
Dalam analisis SWOT yang dipaparkannya, program tersebut memiliki sejumlah kekuatan, seperti pendidikan gratis, pemerataan akses, fasilitas yang memadai, dan pembinaan karakter peserta didik.
Sementara itu, kelemahannya meliputi tingginya kebutuhan anggaran, kebutuhan sumber daya manusia yang besar, serta kompleksitas pengelolaan sistem pendidikan berbasis asrama.
Di sisi peluang, Sekolah Rakyat dinilai berpotensi mengurangi kemiskinan struktural sekaligus mencetak generasi unggul di masa depan. Namun, keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan pemerintah, ketersediaan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Dr. Bakhrul menegaskan bahwa perdebatan mengenai Sekolah Rakyat seharusnya menjadi ruang dialog yang sehat dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
“Pendidikan adalah ruang untuk berdialog, bukan sekadar menyepakati. Perbedaan pandangan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan proses untuk melahirkan kebijakan yang semakin berpihak pada peserta didik dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Ia menyimpulkan, tujuan program Sekolah Rakyat patut diapresiasi karena berorientasi pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola yang baik, pemerataan kualitas pendidikan, sistem pengawasan yang efektif, serta keberlanjutan pendanaan.
Sebagai rekomendasi, Dr. Bakhrul mendorong agar pengembangan Sekolah Rakyat dilakukan seiring dengan penguatan sekolah reguler, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penerapan sistem seleksi yang transparan, evaluasi berbasis data, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Diskusi tersebut juga menghadirkan Syahripal Putra, S.Pd., M.Hum, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, yang membagikan pengalaman terkait pelaksanaan program di lapangan.
Melalui forum tersebut, TVRI Sumatera Utara dinilai berhasil menghadirkan ruang dialog yang kritis dan konstruktif mengenai arah kebijakan pendidikan nasional.
Diskusi itu menegaskan bahwa kemajuan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh lahirnya program-program baru, tetapi juga oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengkaji, mengevaluasi, dan menyempurnakan setiap kebijakan secara terbuka dan berbasis kajian ilmiah.
