MERANTI, Sinkap.info – Rencana Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si menerapkan PSBB bagi seluruh wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Riau menuai polemik ditengah masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, meski kabupaten ini dikelilingi oleh daerah lainnya yang berzona merah akibat virus corona, namun banyak masyarakat yang secara terang-terangan menolak jika pemberlakuan PSBB diterapkan di Meranti.
Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepulauan Meranti mengatakan jika diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat.
“Sekarang saja masyarakat kita sudah susah dan banyak mengeluh terkait dampak ekonomi yang makin melemah. Geliat masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi sudah sangat terasa memburuk. Di kota saja banyak kita jumpai keluhan-keluhan tentang masalah ekonomi akibat corona ini, apalagi di masyarakat perdesaan. Bisa saja banyak yang sulit mendapatkan makanan karena tidak dapat bekerja sebebas waktu sebelum corona” ungkap Padhil Alwi S.Hi ketua Kadin Meranti kepada Sinkap.info, Ahad (3/5).
“Ya kita harusnya lebih bijaksana dalam memberlakukan PSBB, Pemerintah jangan menyamakan semua daerah tentu ada local wisdomnya atau perlakuan berbeda antara satu daerah kabupaten dengan yang lainnya. Kita yakin selagi masyarakat kita kompak dalam melaksanakan SOP protokol kesehatan yang dianjurkan. Insyallah meranti akan aman,” tambah domisioner ketua KNPI meranti ini.
Senada yang disampaikan tokoh masyarakat meranti yang merupakan ketua Aliansi Masyarakat Meranti Peduli Kesehatan Zaini Mahadun. Menurutnya pemerintah Provinsi dan daerah perlu melakukan kajian serius dan mendalam sebelum menerapkan PSBB.
“Kita paham dan sangat maklumi niat pemerintah provinsi dan daerah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya virus corona, namun disisi lain karena masyarakat meranti yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil perlu menjadi pertimbangan khusus dan kajian serius sebelum PSBB. Jangan sampai karena mengelak mati dari corona malah mati karena kelaparan. Perlu persediaan stok makanan dan obat-obatan yang cukup setiap rumah sebelum PSBB di Meranti,” beber ketua AM2PK.
Sementara, penolakan juga disampaikan oleh mantan ketua KNPI Kecamatan Tebing Tinggi Barat Bung Rustam, Ia menilai pemerintah provinsi tidak perlu gegabah menyamakan semua daerah kabupaten sehingga harus PSBB.
“Sangat dimaklumi niat baik pemerintah untuk melindungi masyarakat dan rakyatnya dari covid 19 ini. Meski di Riau kasusnya makin meningkat tapi di Kepulauan Meranti kan PDP 4 orang dinyatakan negatif. Tinggal sinergi gugus tugas covid 19 dengan Pemda setempat menjaga pintu pelabuhan keluar masuknya untuk memastikan tidak ada warga luar yang datang membawa virus ke Meranti,” kata Rustam.
Ia mengurai, banyak persiapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti keamanan, jaminan kebutuhan pangan dan kesehatan serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Tidak asal PSBB saja, mohon dilihat lebih jauh tentang dampak positif dan negatifnya jika PSBB.
“Disisi lain melihat belum saja PSBB diberlakukan di Meranti kondisi ekonomi yang makin melemah juga berpengaruh bagi para pengemudi jasa becak motor,” urainya.
Sebagiamana disampaikan ketua KPNI Kecamatan Tebing tinggi barat mengenai pekerja terdampak Covid 19, mewakili komuntias Becak Motor Wisata (BMW) Meranti Ketua BMW Saifullizan menerima banyak keluhan dari teman yang bekerja angkutan jasa Becak dan Ojek, terdengar banyak temannya yang mulai menjual becak motor dengan harga murah demi bertahan hidup.
“Terus terang kita akan menolak jika meranti diberlakukan PSBB, belum saja dilakukan PSBB sekarang penghasilan kita semua menurun bahkan ada teman saya yang menjual becaknya dengan harga murah karena untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kita berharap pemerintah bisa melakukan kajian terlebih dahulu apakah banyak dampak negatif atau positif andai PSBB diberlakukan di meranti ini.” keluh Syaifullizan ketua BMW Kepulauan Meranti.*
SINKAP.info | Editor: MKh
Komentar