MERANTI, Sinkap.info – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Ardiansyah angkat bicara setelah melihat langsung kondisi memperihatinkan pelabuhan dan jembatan Tanjung buton yang menurutnya juga berbahaya bagi penumpang. Pasalnya, aktifitas pelabuhan di Tanjung Buton sangat tinggi tetapi kondisi pelabuhannya kurang layak.
“Lihatlah kondisinya, sementara setiap penumpang yang melewati pelabuhan tersebut harus membayar Rp.5000 per orang dan barang Rp.10.000 perpotong, sementara sewaktu masih memakai pelabuhan pemerintah yang biaya tersebut tidak ada sama sekali,” ujar Ketua DPRD Meranti Ardianyah kepada media in melalui kontak Whatsapp, Jumat (6/3) pagi.
Ia juga meminta tolong pihak pelabuhan segera memperbaiki pelabuhan tersebut, sebelum ada korban.
“Iya, padahal para penumpang membayar uang masuk pelabuhan sebesar Rp.5000, tidak sebanding biaya yang dikeluarkan dengan fasilitas tersebut,” Jelas Ardianyah Politisi fraksi PAN.
Hal senada juga di sampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Meranti Dr. H Aready, M.Si saat dihubungi via Telphone genggamnya, ia mengatakan bahwa pelabuhan itu semuanya wewenang Provinsi Riau.
“Bukan masalah tarifnya itu, tapai masalah wewenangnya ada di Provinsi Riau, yang bertugas yaitu Dishub Kabupaten Siak,” ujar Kepala Dishub Meranti.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Ir H M Taufiq OH MT ketika di Konfirmasi lewat kontak whatsappnya mengatakan bahwa itu pelabuhan sementara Pelabuhan rakyat yang berada di Desa Mengkapan.
“Itu pelabuhan milik masyarakat, kami tidak bisa memperbaikinya,” ujar Taufiq.
Ia menambahkan untuk saat ini, kita sedang proses lelang ponton milik kita yang di mengkapan.
” InsyaAllah sebelum lebaran sudah di fungsikan,” harap Taufik.(*)
Komentar