Sekda Tebing Tinggi Dorong Kesetaraan Gender Masuk Prioritas Pembangunan dan Anggaran Daerah

Tebing tinggi110 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

TEBING TINGGI, SINKAP.info – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menegaskan pentingnya penerapan kesetaraan gender dalam seluruh tahapan pembangunan daerah. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan program, kegiatan, hingga pengalokasian anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk memperkuat pengintegrasian prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Dalam arahannya, Erwin menyampaikan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar persoalan sektoral yang hanya berkaitan dengan perempuan dan anak. Lebih luas, kesetaraan gender menyangkut pemenuhan kesempatan, akses, dan pelayanan publik yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD lebih memperhatikan perspektif gender dalam setiap program dan kegiatan. Termasuk memastikan tersedianya fasilitas publik yang inklusif serta ramah bagi kelompok rentan, perempuan, dan penyandang disabilitas.

MENARIK DIBACA:  Menparekraf Berkunjung ke Rumah Adat Kota Tebing Tinggi

“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujar Erwin.

OPD Diminta Terapkan Anggaran Responsif Gender

Lebih lanjut, Erwin menyoroti pentingnya penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Ia mengingatkan setiap kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan program prioritas yang memiliki manfaat terukur bagi masyarakat. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas tanpa hasil yang jelas, menurutnya, perlu dihindari.

“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sekda juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dan meninggalkan pola kerja birokrasi yang hanya berorientasi pada rutinitas.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan komitmen kuat, inovasi, serta keterlibatan seluruh jajaran pemerintah agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

MENARIK DIBACA:  Keluarga Besar PKK BRI KC Tebingtinggi Rayakan Natal Khidmat Penuh Kebersamaan Iman

Penerapan RAD Kesetaraan Gender diharapkan dapat berjalan selaras dengan berbagai target pembangunan prioritas lainnya, seperti penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus menyelaraskan program daerah dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.

Hamdani menjelaskan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat,” jelas Hamdani.

Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.