TEBING TINGGI, SINKAP.info – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendidikan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik. Program tersebut ditujukan bagi kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi dan diluncurkan di Aula Lantai IV Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mengatakan pembangunan sektor pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Pendidikan. Menurutnya, diperlukan dukungan dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia menjelaskan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang luas. Selain memastikan proses pembelajaran berjalan baik dan meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah juga bertugas membangun budaya sekolah yang positif, mengelola tenaga kependidikan, menjaga sarana dan prasarana, serta melaksanakan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.
Tanggung jawab tersebut juga mencakup pengelolaan sumber pembiayaan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pengelolaan aset, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan.
“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” ujar Iman.
Karena itu, ia menekankan pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan. Para kepala sekolah diminta mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, mematuhi regulasi pendidikan, serta memperkuat pengawasan internal dan budaya kerja profesional.
Iman juga mengingatkan agar berbagai upaya penguatan tata kelola tersebut tidak mengesampingkan tugas utama sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Ia berharap program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi sarana komunikasi dan konsultasi hukum yang berkelanjutan antara kejaksaan dan satuan pendidikan.
“Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, yang hadir sebagai narasumber, menyebut kegiatan tersebut sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pemahaman hukum di tengah perubahan dinamika sosial masyarakat.
Ia menyoroti perubahan cara pandang masyarakat terhadap keadilan. Menurutnya, pemahaman mengenai kebenaran tidak hanya berkaitan dengan perspektif hukum, tetapi juga dipengaruhi pandangan sosial masyarakat.
Anthoni juga menjelaskan bahwa korupsi dapat dipicu oleh dua faktor, yakni corruption by need atau korupsi karena kebutuhan dan corruption by greed atau korupsi karena keserakahan.
Menurutnya, perilaku koruptif tidak selalu berkaitan dengan pengambilan uang atau penyalahgunaan anggaran. Tindakan sederhana yang melanggar integritas, seperti datang terlambat dan menitipkan absensi, juga merupakan bentuk perilaku koruptif.
“Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen,” ungkapnya.
Ia menegaskan, integritas harus dimulai dari niat yang baik serta komitmen untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan prinsip tersebut, para pendidik diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai aturan dan tanggung jawab profesinya.
Anthoni juga mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Menurutnya, tugas guru bukan sekadar mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga membentuk karakter dan adab peserta didik.
“Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman hukum terkait pengelolaan Dana BOSP serta pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Melalui kegiatan tersebut, satuan pendidikan juga diharapkan mampu mengidentifikasi potensi risiko serta memahami konsekuensi hukum dari setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran.
Deni berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, serta bebas dari penyimpangan.
“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” ujarnya.
Sebagai informasi, program Jaksa Sahabat Pendidik merupakan inisiatif yang berlandaskan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Program tersebut diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, para asisten, Inspektur Muhammad Fachri, kepala bagian di lingkungan Setdako, pejabat eselon III Disdikbud, pengawas, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi.
