Asmar Ungkap 95 Persen Wilayah Meranti Kawasan Hutan, Pembangunan Terhambat

Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

MERANTI, SINKAP.info – Persoalan status kawasan hutan masih menjadi salah satu hambatan serius bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Mulai dari legalitas tanah masyarakat, pembangunan fasilitas pemerintah, pengembangan investasi, hingga pemanfaatan lahan sektor perikanan dinilai masih terkendala status kawasan yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius dan diperjuangkan penyelesaiannya hingga ke pemerintah pusat. Ia bahkan mengungkapkan sekitar 95 persen wilayah Kepulauan Meranti masuk dalam kawasan hutan.

Hal itu disampaikan Asmar saat penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, di Ruang Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., staf ahli, Asisten I, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara dari Kantor Pertanahan hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Andrias, S.H., M.H., C.Med.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola agraria, memberikan kepastian hukum atas tanah, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, ia secara khusus menyoroti persoalan status kawasan hutan yang dinilai telah membatasi ruang gerak pembangunan di daerah.

“Di Meranti ini 95 persen kawasan hutan. Ini yang menjadi persoalan kita. Masyarakat memiliki sertifikat, tetapi ada yang tidak bisa digunakan untuk keperluan perbankan karena status lahannya masih kawasan hutan,” ungkap Asmar.

Ia mengatakan, persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan, agar dilakukan peninjauan dan penyelesaian terhadap status kawasan hutan di Kepulauan Meranti.

Asmar berharap kerja sama dengan Kantor Pertanahan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat upaya pengusulan penyelesaian status kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki dan pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk melaksanakan pembangunan.

Bahkan, ia berharap sebagian wilayah yang selama ini berstatus kawasan hutan dapat ditinjau kembali sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau 50 persen saja bisa terbebas dari kawasan hutan, itu sudah sangat kita syukuri. Ini yang kami harapkan, bagaimana Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan kepastian terhadap status tanahnya,” ujarnya.

Pembangunan Gudang Bulog hingga Infrastruktur Terkendala

Asmar menegaskan, persoalan kawasan hutan tidak hanya berdampak terhadap masyarakat yang ingin mengurus legalitas tanah atau memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi. Status tersebut juga menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan gudang Bulog di Kepulauan Meranti yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, proses pengurusan sertifikat tanah untuk mendukung rencana tersebut telah mendapat bantuan dari Kantor Pertanahan.

Menurut Asmar, persoalan status kawasan menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan agar pembangunan fasilitas strategis tersebut dapat dilaksanakan.

“Kenapa di sini kami susah untuk membangun? Ini karena tanahnya masih kawasan hutan. Kita mau membangun, tetapi terkendala status lahan,” katanya.

Ia berharap koordinasi antara Pemkab Kepulauan Meranti, Kantor Pertanahan, dan kementerian terkait dapat menghasilkan solusi konkret sehingga pembangunan fasilitas pemerintah maupun infrastruktur pendukung perekonomian dapat dipercepat.

MENARIK DIBACA:  Kenaikan Tarif Feri Meranti Diprotes PKB DPRD, Warga Terancam Beban Ekonomi

Dikaitkan dengan Penanganan Karhutla

Selain pembangunan, Bupati Asmar juga menyinggung keterkaitan persoalan kawasan hutan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Kepulauan Meranti.

Ia menyebutkan, setiap kali kebakaran terjadi, pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, BPBD, dan berbagai unsur lainnya harus bekerja keras melakukan penanganan di lapangan.

Menurutnya, kejelasan status dan tata kelola kawasan diharapkan dapat mendukung pengawasan serta meningkatkan tanggung jawab semua pihak dalam menjaga lingkungan.

“Setiap tahun kita mengalami kebakaran hutan. Yang repot polisi, tentara, BPBD, dan pemerintah daerah. Kalau kawasan ini bisa dikelola dengan baik dan masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga lahannya, saya yakin kebakaran bisa berkurang,” ujarnya.

Asmar juga mencontohkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan lahan sekitar 87 hektare di kawasan hutan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri ketika masyarakat ingin memanfaatkan lahan, tetapi masih menghadapi kendala status kawasan dan ketentuan hukum.

Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan tetap memperhatikan aturan pemanfaatan lahan, kelestarian lingkungan, dan upaya pencegahan karhutla.

Ribuan Hektare Tambak Ikan Pulau Merbau Belum Terealisasi

Persoalan status kawasan hutan juga dinilai menghambat pengembangan sektor perikanan dan investasi di Kepulauan Meranti.

Asmar mengungkapkan adanya rencana pengembangan tambak ikan di Pulau Merbau dengan luas sekitar 4.015 hektare. Namun, dari total luasan tersebut, pembangunan yang telah terealisasi baru mencapai sekitar 250 hektare.

” Pembangunan tambak ikan di Pulau Merbau itu sekitar 4.015 hektare. Yang baru terealisasi sekitar 250 hektare. Masih ada ribuan hektare lagi yang terkendala karena kawasan hutan,” ungkapnya.

Menurut Asmar, penyelesaian persoalan status lahan dapat membuka peluang pengembangan potensi perikanan tersebut. Selain mendorong masuknya investasi, pengembangan tambak juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat sektor unggulan daerah.

Karena itu, ia meminta persoalan tersebut diperjuangkan melalui koordinasi lintas instansi hingga pemerintah pusat agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Minta OPD Percepat Sertifikasi Aset Pemda

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Asmar juga menyoroti banyaknya aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki sertifikat.

Ia meminta Sekretaris Daerah bersama perangkat daerah terkait, khususnya bagian pengelolaan aset, segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan pendataan, inventarisasi, dan mempercepat proses sertifikasi aset pemerintah daerah.

Menurutnya, legalitas aset sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, menghindari potensi sengketa, serta mendukung perencanaan pembangunan dan pemanfaatan aset daerah.

Asmar juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki rencana menghibahkan tanah kepada sejumlah instansi yang membutuhkan lahan untuk pembangunan kantor maupun fasilitas pelayanan.

Dengan kepastian legalitas tanah, ia berharap pembangunan kantor instansi vertikal dan fasilitas pemerintahan di Kepulauan Meranti dapat semakin didorong sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.

Kantor Pertanahan Targetkan 12 Sertifikat Aset Pemda

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Andrias, S.H., M.H., C.Med., menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan bentuk komitmen dan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia menilai kerja sama tersebut penting karena urusan pertanahan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan ruang, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MENARIK DIBACA:  Bupati Asmar Lepas 450 Mahasiswa KKN, Keselamatan dan Pengabdian Jadi Prioritas Utama Bersama

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan terbangun pola koordinasi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga berbagai program agraria, tata ruang, dan pertanahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Andrias juga melaporkan bahwa target sertifikasi tanah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2026 sebanyak 12 bidang tanah.

Dari jumlah tersebut, empat sertifikat telah selesai diproses dan akan diserahkan kepada Bupati Kepulauan Meranti dalam kesempatan tersebut.

“Target sertifikasi tanah BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026 sebanyak 12 sertifikat. Hari ini sudah kami selesaikan empat sertifikat dan insyaallah akan kami serahkan kepada Bapak Bupati. Pada pertengahan Desember nanti, kami berharap seluruh 12 bidang tanah yang menjadi target dapat diselesaikan,” ungkap Andrias.

Ia menegaskan, percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah menjadi salah satu prioritas dalam kerja sama tersebut guna memberikan kepastian hukum sekaligus mengamankan aset milik daerah.

Kerja Sama Mencakup Penataan Ruang hingga Penyelesaian Sengketa

Lebih lanjut, Andrias menjelaskan bahwa kesepakatan bersama tersebut mencakup sejumlah ruang lingkup strategis di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan.

Di antaranya percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah daerah, dukungan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Program Strategis Nasional, serta kerja sama dalam memastikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Kerja sama juga mencakup dukungan penyusunan dan penyelesaian rencana tata ruang, pendataan tanah ulayat, serta penyediaan data dan informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T).

Selain itu, kolaborasi diarahkan pada pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), percepatan penyediaan Peta Zona Tanah (PZT), serta penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Ruang lingkup lainnya meliputi pemanfaatan One Map Kadasteral untuk administrasi dan pendaftaran tanah, penyediaan sumber daya manusia serta peralatan pendukung, hingga integrasi data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Andrias, integrasi data tersebut diharapkan dapat meningkatkan validitas informasi objek tanah dan bangunan, memperkuat tertib administrasi pertanahan dan perpajakan, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menambahkan, pelayanan pertanahan tidak dapat berjalan optimal apabila hanya dilakukan oleh satu instansi. Diperlukan sinergi, koordinasi, integrasi data, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan.

Andrias berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti melalui program teknis dan operasional dengan pembagian tugas, target pelaksanaan, serta mekanisme koordinasi yang jelas.

“Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi komitmen nyata untuk membangun tata kelola agraria, tata ruang dan pertanahan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Ia menegaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah, tertib administrasi pertanahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti dan Kantor Pertanahan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, mempercepat legalisasi aset, mendukung investasi dan pembangunan, serta menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus membuka peluang penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.