RAPBD Meranti 2027 Tembus Rp1,06 Triliun, Ini Prioritas Belanja di Tengah Tekanan Fiskal

Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,068 triliun. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan pelayanan publik dengan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan kewajiban pemerintahan.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun. Sementara belanja daerah diusulkan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp2,6 miliar. Pemerintah daerah merencanakan penutupan defisit melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pejabat administrator, dan undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Bupati Asmar menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen yang berisi angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi program yang terukur, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 harus tetap berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2027, yakni “Konsolidasi Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.”

Asmar menjelaskan, tema tersebut menggambarkan arah pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Penguatan daya saing perlu ditopang konektivitas wilayah dan peningkatan produktivitas sektor unggulan. Sementara pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, penguatan ketahanan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tekanan Fiskal, Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Perhatian

MENARIK DIBACA:  H. Asmar Hadiri Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Meranti

Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu tantangan utama dalam penyusunan RAPBD 2027. Penyesuaian alokasi TKD dari pemerintah pusat turut memengaruhi kapasitas pendanaan pembangunan sehingga pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja.

Bupati Asmar menegaskan, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah mengutamakan kebutuhan mendesak, memenuhi kewajiban pemerintahan, menjaga keberlanjutan pelayanan publik, serta memastikan setiap program memberikan hasil yang jelas bagi masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak, kewajiban pemerintah daerah, keberlanjutan pelayanan publik, serta program yang memberikan hasil dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” demikian penegasan Bupati dalam pidatonya.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, belanja daerah diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan kewajiban pemerintah, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, serta belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam komposisi sementara RAPBD 2027, alokasi anggaran pendidikan direncanakan sebesar 33,22 persen, infrastruktur 28,34 persen, belanja pegawai 35,78 persen, dan urusan pengawasan sebesar 0,27 persen.

Bupati menjelaskan, persentase tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian dalam proses pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ia juga mengingatkan bahwa kualitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya alokasi maupun terpenuhinya persentase tertentu, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan dan manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah daerah akan mendorong pengendalian belanja yang kurang mendesak, mengevaluasi pengadaan barang dan jasa yang belum memberikan nilai tambah, serta mengefisienkan belanja operasional yang masih memungkinkan untuk ditekan.

Seluruh kepala perangkat daerah juga diminta memastikan setiap program memiliki keluaran yang jelas, indikator kinerja terukur, jadwal pelaksanaan realistis, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pendapatan Transfer Masih Mendominasi

Dari sisi pendapatan, RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti 2027 direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980.

Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,53 miliar. Sementara pendapatan transfer direncanakan mencapai Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,87 miliar.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber utama penerimaan daerah. Kondisi ini sekaligus menunjukkan pentingnya optimalisasi PAD melalui pengelolaan potensi ekonomi dan sumber-sumber pendapatan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal serta kemandirian keuangan.

Adapun total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980, dengan rincian belanja operasi sebesar Rp874.783.768.550, belanja modal Rp92.921.571.514, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp99.307.781.916.

MENARIK DIBACA:  Wakil Bupati Meranti Tinjau UPT Sentra IKM Sagu, Dampingi Calon Investor Asal Malaysia

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur anggaran. Alokasi tersebut terutama digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara itu, belanja modal diarahkan untuk mendukung pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana daerah. Alokasi ini menjadi perhatian penting mengingat kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas wilayah kepulauan. Konektivitas dan pemerataan infrastruktur dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat.

Dari perbandingan pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dengan nilai yang sama sehingga pembiayaan netto dapat menutup defisit yang direncanakan.

DPRD Segera Dalami Rancangan Anggaran

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asmar berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan lancar hingga memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ia menyebut DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka terhadap berbagai pandangan, saran, dan masukan dari seluruh fraksi maupun anggota DPRD sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan anggaran.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., menyampaikan bahwa setelah mendengarkan penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 oleh kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD akan menerima dokumen RAPBD beserta lampirannya untuk dipelajari dan dicermati.

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi seluruh fraksi dalam mempersiapkan pandangan umum pada rapat paripurna berikutnya.

Menutup pidatonya, Bupati Asmar mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran mendatang.

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan kualitas belanja, mendorong inovasi pelayanan, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapannya, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Dengan usulan RAPBD sebesar Rp1,068 triliun tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap keberlanjutan pelayanan publik tetap terjaga, perekonomian daerah semakin kuat, konektivitas wilayah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus didorong di tengah tantangan fiskal tahun 2027.