APBD Meranti 2027 Diproyeksikan Rp1,068 Triliun, Pemkab dan DPRD Sepakati Arah Anggaran

Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi anggaran mencapai Rp1,068 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, bersama pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, arah kebijakan anggaran disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, serta prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.

Asmar menyebutkan, terdapat tiga prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran 2027.

Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor pertanian dan komoditas unggulan daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketiga, mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan melalui penguatan jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

MENARIK DIBACA:  Pemkab Kepulauan Meranti Serahkan Ambulans untuk Puskesmas Tebingtinggi Timur

Ia menegaskan, seluruh program prioritas tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bupati juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan KUA-PPAS 2027. Menurutnya, perbedaan pandangan dan berbagai masukan yang muncul dalam pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi untuk menentukan arah pembangunan daerah.

“Semua itu bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” demikian penegasan Asmar dalam sambutannya.

Ia menambahkan, penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS bukan merupakan akhir dari proses penganggaran, melainkan menjadi dasar untuk memasuki tahapan penyusunan RAPBD 2027.

Karena itu, Asmar menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penyusunan anggaran tersebut diminta berpedoman pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati agar program pembangunan dapat direncanakan secara realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia menyampaikan, agenda utama rapat adalah penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Pelaksanaannya juga mengacu pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 16 ayat (6), yang mengatur penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

MENARIK DIBACA:  Jaga Kondusifitas Wilayah, Polisi Kembali Sisir Potensi Gangguan Kamtibmas

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, proyeksi struktur APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Dalam proyeksi tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp2,6 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.

Dengan demikian, total proyeksi APBD 2027 dalam dokumen KUA-PPAS mencapai Rp1,068 triliun. Angka tersebut masih berupa proyeksi dan akan menjadi acuan dalam penyusunan serta pembahasan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan harapan anggaran yang direncanakan dapat mendukung program prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.