JAKARTA, SINKAP.info – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN yang baru, Wahyu Widada, memperkuat pengawasan internal serta membangun sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah potensi penyimpangan di lingkungan kementerian.
Pesan tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri acara serah terima jabatan dan pisah sambut Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Wahyu Widada sebelumnya telah dilantik pada Kamis (29/10/2026) untuk menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi sebagai Irjen Kementerian ATR/BPN.
Dalam arahannya, Ossy menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) harus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan masalah, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi persoalan sejak dini agar dapat segera ditangani.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Ossy.
Ia juga meminta agar penguatan pengawasan internal diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.
Menurut Ossy, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap program yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, berbagai potensi kendala dapat diidentifikasi lebih awal tanpa mengabaikan kondisi dan tantangan yang dihadapi pegawai dalam menjalankan tugas.
“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Ossy turut menyampaikan apresiasi kepada Pudji Prasetijanto Hadi atas dedikasi dan kontribusinya selama kurang lebih satu setengah tahun bertugas di Kementerian ATR/BPN, baik saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal maupun Inspektur Jenderal.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama masa kepemimpinan Pudji, tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut dapat dipertahankan di atas 90 persen.
Selain itu, Ossy juga menyoroti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam kurun waktu dua tahun.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan dilanjutkan oleh Irjen yang baru sehingga semakin mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Ossy.
Pergantian kepemimpinan Inspektorat Jenderal tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis dari Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada.
Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
