JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung program Bedah Rumah melalui fasilitasi sertipikasi tanah gratis bagi masyarakat penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga tidak hanya mendapatkan hunian yang layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui peninjauan hasil program Bedah Rumah oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, keduanya meninjau tiga rumah warga di lokasi berbeda yang telah direnovasi melalui program Bedah Rumah.
Andi Tenri Abeng mengatakan, program perbaikan rumah perlu diiringi dengan pemberian kepastian hukum atas tanah yang ditempati masyarakat. Menurutnya, sertipikasi tanah menjadi bagian penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi kelayakan hunian.
“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujarnya.
Melalui program tersebut, masyarakat penerima manfaat Bedah Rumah juga memperoleh fasilitas pengurusan sertipikat tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN.
Fasilitasi sertipikasi mencakup sejumlah kategori tanah, yakni tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, hingga tanah yang masih beralas hak girik.
Andi menegaskan, pelaksanaan program membutuhkan sinergi antarkementerian dan berbagai pihak agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” katanya.
Senada dengan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa keberhasilan program Bedah Rumah tidak dapat dicapai hanya melalui satu kementerian. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan rumah, legalitas tanah, hingga peningkatan ekonomi keluarga.
Ia menjelaskan, Kementerian PKP bertanggung jawab dalam pelaksanaan perbaikan rumah, sedangkan Kementerian ATR/BPN memberikan fasilitas pengurusan sertipikat tanah secara gratis. Sementara itu, peningkatan ekonomi keluarga didukung melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta pendampingan dan pelatihan.
“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama-sama. Kita membangun superteam bukan superman,” ungkap Maruarar.
Sebelumnya, Andi Tenri Abeng juga meninjau pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat penerima manfaat Bedah Rumah.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanah serta peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
