MERANTI, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu didukung pembenahan infrastruktur dasar, mulai dari ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi hingga akses transportasi.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, terutama di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hal tersebut disampaikan Muzamil saat memimpin Rapat Kerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026) pagi.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan program MBG. Sejumlah agenda yang dibahas meliputi pengawasan, inspeksi kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta evaluasi pelaksanaan program di daerah.
Dalam arahannya, Muzamil menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat. Namun, implementasinya harus memperhatikan kondisi geografis dan berbagai keterbatasan infrastruktur yang masih dihadapi daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang makanannya saja. Kita berharap melalui program ini, persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti listrik, air bersih, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sanitasi hingga jaringan telekomunikasi, juga dapat menjadi perhatian dan ikut diselesaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas sejumlah pulau menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan. Panjangnya rantai pasok berpotensi meningkatkan biaya operasional sekaligus memengaruhi kualitas bahan pangan sebelum diterima masyarakat.
Salah satu contohnya adalah distribusi telur dari luar daerah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke Kepulauan Meranti. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dapat terpenuhi secara efektif.
Karena itu, Muzamil mendorong sektor pertanian dan perikanan lokal agar mengambil peran lebih besar dalam mendukung ketersediaan bahan pangan. Dengan demikian, potensi daerah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan program secara bertahap.
“Kalau rantai pasok semakin panjang, biayanya semakin tinggi dan kualitas bahan pangan juga berpotensi menurun. Karena itu, sektor pertanian dan perikanan harus ikut mengambil peran. Kita ingin kebutuhan program ini secara bertahap dapat dipenuhi dari potensi daerah sendiri,” jelasnya.
Selain persoalan distribusi, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah, camat hingga pemerintah desa terlibat aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan MBG. Pengawasan tersebut harus mencakup kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kelayakan operasional dapur SPPG.
Ia juga mengingatkan agar proses inspeksi dilakukan secara profesional dan humanis dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan bertujuan memastikan setiap SPPG memenuhi standar operasional, bukan sekadar mencari kesalahan.
“Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, tetapi jangan pula membenarkan sesuatu yang memang tidak baik. Lakukan pengawasan secara humanis, berikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki. Namun, apabila memang tidak bisa memenuhi ketentuan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, menjelaskan bahwa tindak lanjut surat edaran tersebut akan dilakukan melalui inspeksi kelayakan operasional SPPG. Pemeriksaan menggunakan instrumen yang mencakup 14 indikator penilaian.
Indikator tersebut meliputi legalitas dokumen, keberadaan kepala SPPG, kompetensi juru masak, sumber air, ketersediaan peralatan penyimpanan bahan pangan seperti chiller dan freezer, fasilitas sanitasi, hingga sistem pengawasan melalui kamera CCTV.
Suryani mengungkapkan, dari 23 SPPG yang saat ini aktif di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebanyak 22 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara satu SPPG lainnya masih dalam proses karena sedang melakukan relokasi.
Ia juga memaparkan sejumlah kendala operasional yang dihadapi SPPG, terutama terkait kualitas sumber air dan ketersediaan listrik. Kualitas air yang belum memadai menyebabkan kebutuhan air untuk pengolahan bahan pangan dan aktivitas dapur menjadi lebih besar.
Di sisi lain, pemadaman listrik berpotensi mengganggu proses penyimpanan bahan pangan, khususnya pada peralatan pendingin seperti chiller dan freezer yang membutuhkan pasokan listrik stabil.
Persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah juga menjadi perhatian, termasuk upaya mengurangi sampah plastik dari kemasan makanan. Selain itu, setiap makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat wajib dilengkapi label batas maksimal waktu konsumsi guna menjaga keamanan pangan.
Melalui inspeksi tersebut, pihaknya berharap kondisi masing-masing SPPG dapat teridentifikasi secara objektif. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan tingkat kelayakan operasional setiap dapur.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta jajaran anggota Satgas MBG.
