MERANTI, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mendorong pengelolaan kawasan hutan secara legal dan produktif sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penguatan keamanan wilayah perbatasan, khususnya Pulau Rangsang, juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar saat menerima kunjungan Tim Markas Besar (Mabes) TNI di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pencegahan karhutla, pengelolaan kawasan hutan hingga penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.
Asmar mengatakan kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu kendala dalam mobilisasi personel dan peralatan ketika terjadi kebakaran.
Menurutnya, sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur laut sehingga penanganan kebakaran membutuhkan waktu lebih lama.
“Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut,” kata Asmar.
Karena itu, Pemkab Meranti kini lebih menekankan upaya pencegahan karhutla. Salah satunya dengan mendorong agar kawasan hutan yang selama ini belum dimanfaatkan dapat dikelola masyarakat melalui mekanisme yang legal.
Asmar menilai pemanfaatan lahan secara produktif sekaligus dapat meningkatkan pengawasan terhadap kawasan tersebut, terutama saat memasuki musim kemarau.
“Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan program peremajaan tanaman kelapa yang direncanakan mencakup sekitar 3.500 hektare lahan. Namun, hanya sekitar 2.000 hektare yang dapat dikelola karena 1.500 hektare lainnya berada dalam kawasan hutan.
“Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan,” katanya.
Dorong Pos Terpadu di Pulau Rangsang
Selain pencegahan karhutla, Pemkab Meranti juga mendorong penguatan keamanan di Pulau Rangsang. Wilayah tersebut memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perbatasan dan menjadi salah satu jalur lalu lintas kapal.
Asmar mengatakan pemerintah daerah merencanakan pembangunan pos terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri dan instansi terkait lainnya.
“Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya,” jelas Asmar.
Sementara itu, Laksamana TNI Dr. Imam Hidayat, Sp.S., mengatakan Tim Mabes TNI sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah pos di Kecamatan Merbau dan wilayah Kepulauan Meranti.
Selain meninjau kondisi lapangan, tim juga berinteraksi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat secara langsung situasi wilayah.
“Kami dari Mabes TNI sangat berterima kasih atas sambutan dan kesiapan yang diberikan,” ujar Imam.
Menurut Imam, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada kemampuan memadamkan api. Upaya pencegahan dan deteksi dini juga menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran.
Ia menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat api dapat bertahan di dalam tanah meskipun kebakaran di permukaan telah dipadamkan. Kondisi tersebut memungkinkan api kembali muncul apabila penanganannya tidak dilakukan secara menyeluruh.
Karena itu, Imam mendorong peningkatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, edukasi kepada masyarakat serta pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
Ia juga mengapresiasi latihan pemadaman yang dilakukan secara rutin oleh jajaran terkait di Kepulauan Meranti.
“Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP,” katanya.
Mabes TNI juga melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab api dapat kembali muncul di lahan gambut setelah kebakaran dinyatakan padam.
Dalam aspek pertahanan, Imam menyebut kebutuhan penguatan unsur darat, laut dan udara perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah.
Setelah menjalankan penugasan selama 28 hari, Satgas Mabes TNI mengakhiri tugasnya di Kepulauan Meranti.
Asmar berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan instansi terkait dapat terus diperkuat, terutama dalam upaya mencegah karhutla serta meningkatkan keamanan wilayah perbatasan Kepulauan Meranti.
