LABUHANBATU, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah secara virtual dari Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Jumat (19/6/2026).
Rakor berskala nasional tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Surat Keputusan Bersama (SKB), serta Surat Edaran Bersama oleh sejumlah kementerian guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan itu adalah penandatanganan SKB antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Mendagri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Kebijakan tersebut bertujuan mengintegrasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.
Prosesi penandatanganan tersebut turut disaksikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Program pembangunan 3 juta rumah ini adalah langkah konkret pemerintah pusat dalam menyiapkan hunian layak bagi masyarakat. Kami di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan segera melakukan koordinasi internal untuk mendukung salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jamri.
Menurutnya, sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai keterlibatan Kementerian PKP, ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, serta BPS akan memperkuat aspek perencanaan, legalitas lahan, hingga validasi data penerima manfaat.
“Dengan data yang akurat dari BPS serta dukungan legalitas tanah dari ATR/BPN, kita optimistis program ini bisa berjalan cepat, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Turut mengikuti kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Maznil Khairi, Kepala DPMPTSP Sarbaini Harahap, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Labuhanbatu.
