Wabup Meranti Lantik 24 Pejabat Tekankan Amanah, Integritas dan Tanggung Jawab

MERANTI, SINKAP.info — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, melantik 24 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (17/12/2025). Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Selatpanjang.

Pejabat yang dilantik terdiri atas satu Pejabat Tinggi Pratama, 14 Pejabat Administrator, dan sembilan Pejabat Pengawas.

Dalam sambutannya, Muzamil mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

“Jabatan itu sejatinya panas. Namun sering kali membuat orang yang duduk di atasnya lupa untuk berdiri,” ujar Muzamil.

Menurutnya, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada kenyamanan jabatan, melainkan pada sejauh mana perubahan dan manfaat yang mampu dihadirkan selama masa pengabdian.

MENARIK DIBACA:  PKD dan Konferensi Cabang I PC PMII Meranti Resmi Dibuka Asisten III Bupati

“Kami tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai mengangguk dan berkata ‘siap’. Kami membutuhkan pejabat yang mampu memberi solusi di tengah keterbatasan anggaran, tetap ramah dalam pelayanan, dan jujur meski tidak diawasi,” tegasnya.

Muzamil juga menyoroti pelantikan yang dilakukan di penghujung tahun anggaran. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut tanggung jawab administrasi yang lebih besar dari para pejabat.

Bagi pejabat lama, ia mengingatkan agar tidak meninggalkan persoalan administrasi kepada pengganti. Seluruh laporan fisik, keuangan, dan dokumen pertanggungjawaban harus diselesaikan atau setidaknya siap untuk diaudit. Sementara itu, pejabat baru diminta segera melakukan inventarisasi, mempelajari posisi anggaran, serta memetakan pekerjaan yang belum terselesaikan.

MENARIK DIBACA:  Percepatan Pembangunan, Adil-Asmar Telah Bangun 97,9 KM Jalan dan 64 Jembatan

“Kita berada di perahu yang sama. Jika satu bagian bocor, kita semua akan tenggelam,” katanya.

Lebih lanjut, Muzamil menegaskan agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak melindungi bawahan yang kinerjanya menghambat organisasi. Ia menyatakan akan melakukan evaluasi apabila dalam enam bulan ke depan tidak terlihat kemajuan, atau jika laporan akhir tahun bermasalah akibat lemahnya manajerial.

Menutup sambutannya, Wabup meminta agar proses serah terima jabatan dilakukan secepatnya dan secara rinci.

“Kami tidak ingin ada pekerjaan yang mangkrak atau laporan yang terhambat hanya karena adaptasi yang terlalu lama. Prestasi terlihat dari pembangunan, tetapi integritas terlihat dari laporan pertanggungjawaban,” pungkasnya.