LABUHANBATU, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengikuti Rapat Koordinasi Nasional terkait penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir. Rapat berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Bupati, Kamis (27/11), dipimpin oleh Menko PMK Pratikno dan dihadiri pimpinan daerah serta unsur BNPB, BMKG, TNI/Polri.
Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Hasan Heri Rambe, bersama Dandim 0209/LB Letkol Inf Yudy Ardiyan Syaputro S.IP, mengikuti jalannya rapat yang menyoroti tingginya curah hujan dan potensi bencana seperti banjir serta longsor. Kondisi cuaca ekstrem dalam sepekan terakhir telah berdampak pada sejumlah wilayah di tiga provinsi tersebut.
Dalam arahannya, Menko PMK Pratikno mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat langkah darurat, serta memastikan percepatan evakuasi dan distribusi bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga agar penanganan bencana berjalan efektif.
“Semua pihak harus bersinergi,” ujarnya, sembari meminta pemerintah daerah, BNPB, TNI/Polri, serta kementerian terkait untuk bekerja cepat dan bertanggung jawab dalam penanganan warga yang terdampak.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memaparkan kondisi terkini di lapangan, termasuk luapan sungai, pemukiman yang terdampak lumpur, serta upaya tim penyelamat yang masih berlangsung. Pemaparan tersebut menjadi dasar langkah-langkah penanganan yang harus segera dilakukan pemerintah daerah di masing-masing wilayah.
Di Labuhanbatu, sejumlah pejabat turut hadir mendampingi jalannya rapat, antara lain Kasdim 0209/LB Mayor Inf SH Tanjung, Asisten I Drs. Sarimpunan Ritonga M.Pd, Asisten III Zaid Harahap S.Sos, Kasat Pol PP Muhammad Yunus, serta jajaran Diskominfo. Kehadiran mereka memastikan bahwa setiap instruksi dan kebijakan dari pemerintah pusat dapat segera diteruskan dan diimplementasikan di daerah.
Pemkab Labuhanbatu melalui Sekda menegaskan komitmen untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama pada wilayah rawan banjir dan tanah longsor. Pemerintah daerah juga berencana meningkatkan koordinasi dengan kecamatan, desa, dan relawan agar penanganan cepat dapat dilakukan bila situasi darurat terjadi.
Rapat koordinasi tersebut menjadi upaya bersama pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keselamatan masyarakat di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana.
