LABUHANBATU, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama DPRD Labuhanbatu resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Rantau Selatan, pada Jumat (7/11/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, dan dihadiri Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.KM., serta unsur Forkopimda, Sekda Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe, para pimpinan OPD, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD 2026 yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap perangkat daerah.
“Dengan ditetapkannya nota kesepakatan ini, berarti kita telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam agenda rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten, yang menjadi instrumen pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” ujar Bupati Maya Hasmita.
Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif dapat terus ditingkatkan agar kita mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Labuhanbatu menuju Labuhanbatu Cerdas Bersinar,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Labuhanbatu atas berbagai masukan konstruktif selama proses pembahasan rancangan KUA-PPAS.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan Badan Anggaran. Semoga kolaborasi ini terus terjalin untuk menjadikan kebutuhan prioritas sebagai fokus utama pembangunan daerah,” tutupnya.
Sementara itu, perwakilan Badan Anggaran DPRD Labuhanbatu, Muhammad Ruben Simangunsong, berharap nota kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan APBD 2026 yang lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.
