SELATPANJANG, SINKAP.info – Sejumlah anggota Pramuka dari Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menggelar aksi penggalangan dana untuk perbaikan jalan rusak sepanjang sekitar 10 kilometer yang menghubungkan Desa Batang Meranti dan Desa Renak Dungun. Aksi ini berlangsung di pusat Kota Selatpanjang dan menyita perhatian publik karena dilakukan secara swadaya oleh para pemuda.
Aksi yang dipelopori oleh Dewan Kerja Ranting (DKR) Pramuka Pulau Merbau ini dilakukan dengan cara menggalang donasi dari masyarakat menggunakan kotak kardus bertuliskan “Gerakan Donasi Perbaikan Jalan”. Mereka menyusuri pasar dan sejumlah titik keramaian di kota, menyuarakan keprihatinan atas lambannya penanganan infrastruktur jalan di daerah mereka.
“Kami hanya pemuda biasa, tapi kami tahu diam tidak akan mengubah apa-apa,” kata Muhammad Samsu Duha, inisiator aksi.
Menurut Samsu, jalan tersebut merupakan jalur vital yang digunakan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan, pemerintahan, serta dilalui setiap hari oleh aparatur sipil negara (ASN), guru, dan tenaga medis. Ia menyebut aksi ini muncul karena rasa frustrasi terhadap kondisi jalan yang telah lama rusak namun belum kunjung diperbaiki.
Aksi tersebut menjadi viral di media sosial dan mengundang berbagai respons dari masyarakat. Banyak yang mengapresiasi semangat gotong royong para pemuda, namun tak sedikit pula yang mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menangani kerusakan infrastruktur dasar di wilayah pelosok.
Namun, gerakan ini juga menimbulkan polemik internal di tubuh organisasi Gerakan Pramuka. Kwartir Ranting (Kwaran) Pulau Merbau menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa koordinasi dan persetujuan dari Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) maupun pengurus Kwaran.
“Secara semangat patut diapresiasi, tetapi secara aturan ini menyalahi. Pramuka tidak dibenarkan melakukan aksi donasi terbuka kecuali dalam kondisi darurat dan atas izin pimpinan,” ujar salah satu pengurus Pramuka setempat.
Polemik semakin mencuat karena Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Kepulauan Meranti saat ini dijabat oleh istri Bupati. Beberapa pihak menyayangkan aksi tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan struktur organisasi resmi.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjelaskan bahwa perbaikan jalan di Pulau Merbau sudah masuk dalam agenda pembangunan. Sekretaris Dinas PUPR, Rahmat Kurnia, ST, menyebut proyek perbaikan jalan tersebut menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2025 senilai Rp3,3 miliar.
“Lelang sudah dilakukan sejak Maret, namun karena adanya rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat, pelaksanaan pekerjaan baru bisa dimulai bulan depan,” jelas Rahmat didampingi Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Guspi, ST.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan material di laboratorium sebelum pekerjaan fisik dimulai. Selain itu, pembangunan lanjutan menuju Jembatan Pelabuhan Belokop juga direncanakan menggunakan dana APBD sebesar Rp1,5 miliar.
Guspi menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program prioritas daerah bertajuk “Merangkai Pulau” yang bertujuan membuka akses antarwilayah di Pulau Merbau, Rangsang, dan Tebingtinggi Timur.
“Kami sedang mengejar fungsional jalan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Pembangunan dilakukan bertahap, menyesuaikan skala prioritas dan kondisi anggaran,” katanya.
Meski menuai pro dan kontra, pemerintah mengapresiasi kepedulian pemuda terhadap kondisi infrastruktur. Aksi ini dinilai mencerminkan kolaborasi antara suara masyarakat akar rumput dan kebijakan pembangunan daerah.
“Partisipasi warga sangat penting, namun harus tetap berada dalam koridor aturan dan koordinasi,” tutup Rahmat.
