SELATPANJANG, SINKAP.info – Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat terkait progres dan kendala dalam pelaksanaan Pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Senin (17/3). Ketua Komisi III, Cuncun, SE, M.Si, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa target pendataan DTSEN harus dapat dijalankan secara optimal. Namun, ia meminta kepada pihak Dinas Sosial terkait progres Ground Check DTSEN serta adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan.
“Ya, kita ingin tau terkait adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini sedang dilakukan dilapangan oleh Pendamping PKH sebagai survei DTSEN. Apa saja kendalanya dan apa dampaknya terhadap penerima bantuan dari hasil verifikasi di lapangan,” kata Cun Cun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kepulauan Meranti, Kamariah, S.Pd, M.Pd, memaparkan jumlah bantuan sosial yang telah disalurkan serta progres pendataan yang sudah berjalan. Berdasarkan laporan Ground Checking DTSEN per 16 Maret 2025, dari total 16.210 keluarga yang masuk dalam pendataan, sebanyak 3.142 keluarga telah disurvei, atau sekitar 19,38% dari total target.
“Kami terus berupaya mempercepat pendataan dengan melakukan koordinasi intensif dan menyelesaikan kendala teknis yang ada di lapangan,” jelasnya.
Dari laporan yang diterima, pendataan DTSEN di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami beberapa kendala utama, di antaranya:
- Masalah Teknis Aplikasi: Pendamping PKH menggunakan aplikasi SIKSMA Mobile yang belum berfungsi optimal. Aplikasi sering mengalami logout sendiri saat diakses, memerlukan waktu lama untuk menyimpan data, serta tidak menampilkan data secara keseluruhan.
- Keterbatasan Akses Internet: Wilayah-wilayah tertentu mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet, menyebabkan hambatan dalam penginputan data secara real-time.
- Faktor Cuaca dan Lokasi: Hujan deras menjadi kendala dalam pelaksanaan survei, sementara beberapa target survei membutuhkan waktu lama karena keluarga harus mencari dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK). Selain itu, banyak lokasi yang sulit dijangkau dan beberapa rumah target survei dalam keadaan kosong saat didatangi pendamping.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Pazrul, S.Pd.I, menyoroti kendala akses internet di beberapa wilayah terpencil yang membuat proses pendataan menjadi lebih sulit.
“Banyak desa yang mengalami keterbatasan akses internet, sehingga penggunaan aplikasi berbasis online menjadi kendala utama. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah pengembangan aplikasi offline agar pendamping tetap bisa bekerja meskipun tanpa jaringan,” ujarnya.
Menambahkan pembahasan, anggota DPRD Meranti, DR Taufiqqurahman, menyoroti angka kemiskinan yang mencapai 23,8% berdasarkan proyeksi data DTSEN. Menurutnya, persentase tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam menentukan penerima bantuan sosial.
“Selain memastikan data yang akurat, perlu dikaji kembali kebijakan labelisasi rumah penerima PKH. Jangan sampai ada stigma negatif yang muncul di masyarakat. Kemudian diharapakan Keluara Penerima Manfaat benar benar mencerminkan dari persentasi angka kemiskinan di Meranti, sehingga capaian perseentase kemiskinan di Meranti bisa menurun,” katanya.
Rapat ini diakhiri dengan rekomendasi agar pihak terkait dapat segera mengatasi kendala yang muncul, baik dari aspek teknis aplikasi, akses internet, maupun kebijakan dalam labelisasi rumah penerima bantuan. DPRD Kepulauan Meranti juga akan terus mengawal jalannya pendataan DTSEN agar bisa berjalan optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
