PEKANBARU, SINKAP.info – Menyongsong keterlibatan aktif perempuan dalam Pemilu dan Demokrasi serta keterlibatan aktif aktivis perempuan dalam mengisi keterwakilan di ranah Penyelenggara Pemilu Jaringan Pengawas Partisipatif Provinsi Riau (JP3R) melaksanakan Webiner dengan Tema Perempuan, Demokrasi dan Pemilu, Kamis (24/03).
Webiner yang diselenggarakan menghadirkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia Terpilih periode 2022-2027 Lolly Suhenty, S.Sos, M.H Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, S Ag, M Pd I Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga, Neil Antariksa, SH, MH., Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Kampar Witra Yeni, S.Ip.
Dalam sambutannya pada webiner Rusidi Rusdan menyampaikan
Isu Mengenai Perempuan, Demokrasi dan Pemilu merupakan prihal yang selalu update, Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan.
“Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan, gerakan perempuan memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal Demokrasi dan politik perempuan,” kata Rusidi.
Sementara, Lolly Suhenty menerangkan Peran dan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik masih kurang terwakili. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong peran dan keterwakilan perempuan dengan menerapkan minimal 30% kuota perempuan di parlemen.
Untuk mencapai ini, dibuatlah UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang memerintahkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.
“Perempuan berhak memilih ruang publik dimana mereka ingin berperan sesuai dengan potensinya. Ia juga berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik oleh negara dan partai politik,” sebut Loly.
Secara umum, Loly menjelaskan, kesejahteraan lahir dan batin merupakan dambaan dan tujuan perempuan. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, lembaga masyarakat, pemerintah, dan partai politik perlu pro gender dalam mendukung perempuan melalui program-program mereka.
Dalam Pemaparannya Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar Lembaga Neil Antariksa menyampaikan Pada tahapan pilkada, partisipasi perempuan memiliki peran strategis yang sangat penting dalam pengawasan, karena perempuan lebih teliti dan hati-hati dalam mengkomunikasikan apa yang dianggap tidak benar, dan perempuan juga sangat aktif memberikan informasi awal tentang dugaan pelanggaran.
“Perempuan dalam ranah demokrasi dan politik bisa menjadi pionir dalam pengawas partisipatif di daerahnya, hadirnya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menjadi wadah bagi perempuan dalam memperdalam ilmu demokrasi, kepengawasan, dan politik sehingga mampu membumikan spirit pengawas partisipatif.” Ujar Neil
Senada yang disampaikan Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Kampar Witra Yeni menyampaikan bahwa di negara berkembang, partisipasi politik perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini karena lebih banyak perempuan yang memilih untuk terlibat dalam urusan keluarga daripada politik.
“Partisipasi perempuan dalam politik adalah suatu kegiatan dimana perempuan secara sukarela berpartisipasi dari berbagai kegiatan seperti pengamat politik, aktivis perempuan, anggota parlemen, dan lain-lain, memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik dan berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses politik. Membuat kebijakan. Secara umum, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, termasuk dalam ranah politik, yang memiliki pengaruh kuat pada perumusan produk kebijakan.” Ujar Witra
Ketua JP3R Ananda Ahsanu Rizqi dalam wawancaranya mengatakan kegiatan webiner ini merupakan kegiatan perdana bagi JP3R dalam memberikan edukasi bagi masyarakat terkait demokrasi dan pemilu.
“Webiner yang kami laksanakan ini merupakan program berkelanjutan yang mana setiap pekannya akan di laksanakan webiner series seputar demokrasi dan pemilu sebagai bentuk orientasi dan pendidikan kepada masyarakat dalam menghadap pesta demokrasi 2024 mendatang” ujar Ananda.
SINKAP.info | Laporan : M Hafizan
