JAKARTA, SINKAP.info – Penguatan perlindungan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa dinilai menjadi bagian penting dalam menopang pembangunan nasional. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) didorong tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi mampu memberikan pengabdian nyata bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan menyusul Apel Akbar dan Pengukuhan DPD-DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali yang digelar di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti ribuan anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) dan ABPEDNAS dari berbagai wilayah di Bali. Pengukuhan menjadi momentum memperkuat komitmen perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD dan DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali di hadapan para peserta. Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Manggala Utama Pacalang Bali, serta sekitar 1.000 pacalang dari berbagai wilayah turut hadir.
Bukan Sekadar Seremoni
Burhanuddin menegaskan, pengukuhan organisasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Mandat tersebut harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Menurut dia, Satlinmas merupakan salah satu bentuk nyata semangat gotong royong di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh anggota dituntut mengedepankan integritas, disiplin, serta kualitas pelayanan.
Predikat sebagai pelindung masyarakat, kata Burhanuddin, harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata, bukan sekadar menjadi identitas organisasi.
Satlinmas sendiri memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Selain membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban, Satlinmas juga berperan dalam penanganan bencana, kegiatan sosial, serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di masyarakat.
ABPEDNAS Perkuat Aspirasi Desa
Sementara itu, ABPEDNAS dinilai memiliki posisi penting dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan desa.
Organisasi tersebut menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa dalam menyerap, menyuarakan, dan mengawal aspirasi masyarakat.
“ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa serta sebagai mitra pemerintah desa yang memberikan suara bagi aspirasi masyarakat desa,” kata Burhanuddin.
Ia menilai penguatan tata kelola pemerintahan desa harus berjalan beriringan dengan peningkatan keamanan dan ketahanan sosial masyarakat.
Pembangunan desa dan kota, lanjutnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Desa adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan dan kearifan lokal tetap hidup dan terjaga,” ujarnya.
Karena itu, Burhanuddin mendorong pemerintah desa, BPD, dan Satlinmas memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Ia juga mengingatkan pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS untuk menjaga integritas serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Jadi Penghubung Program Pemerintah
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, menilai ASLINMAS dan ABPEDNAS memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan pemerintahan desa.
ASLINMAS menaungi unsur perlindungan masyarakat, sedangkan ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota BPD yang memiliki fungsi penting dalam tata kelola pemerintahan desa.
Menurut Reda, kedua organisasi dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat desa dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.
“Ini merupakan komponen-komponen warga yang ada di desa-desa untuk bisa menjaga, pertama keamanan dan juga tata kelola keuangan desa,” jelasnya.
Ia mengatakan keberadaan asosiasi dari tingkat daerah hingga nasional dapat memperkuat koordinasi dan menyatukan kepentingan anggota. Hal tersebut sekaligus membuka ruang bagi ASLINMAS dan ABPEDNAS untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat desa secara lebih terorganisasi kepada pemerintah.
Reda juga menyoroti masih adanya perbedaan kebijakan maupun fasilitas bagi anggota Satlinmas di sejumlah daerah. Melalui wadah organisasi yang lebih terkoordinasi, kebutuhan anggota diharapkan dapat diperjuangkan secara sistematis dan mendorong kebijakan yang lebih adil.
Selain memperjuangkan kepentingan anggota, ASLINMAS dan ABPEDNAS dinilai memiliki peluang menjadi penghubung antara program pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat desa.
Kedua organisasi tersebut dapat membantu memastikan program pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan hingga tingkat desa dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dorong Program Pusat Turun ke Desa
Reda menyebut sejumlah program pemerintah berpotensi dikembangkan di tingkat desa. Di antaranya budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta perluasan akses beasiswa dari kementerian terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.
“Dengan berkumpulnya dan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah, ke desa-desa,” kata Reda.
Menurut Reda, ASLINMAS dan ABPEDNAS juga telah membuka peluang kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk memperkuat implementasi program pemerintah di tingkat akar rumput.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat berbagai program pembangunan memiliki sasaran yang lebih jelas, tepat guna, serta mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.
Pengukuhan ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali akhirnya tidak hanya menandai terbentuknya struktur organisasi di tingkat daerah. Momentum itu sekaligus mempertegas pentingnya membangun kekuatan masyarakat desa melalui perlindungan masyarakat, representasi aspirasi warga, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dari Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Bali, agenda tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan sinergi yang konsisten, ASLINMAS dan ABPEDNAS diharapkan mampu menjadi kekuatan sosial yang menjaga ketertiban sekaligus mempercepat hadirnya manfaat pembangunan hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia.
