JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, meminta penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan akuntabel. Menurutnya, setiap program harus dipersiapkan sejak awal tahun anggaran dengan memperhatikan kualitas hasil serta dampaknya bagi masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target, tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).
Anggaran 2027 Diarahkan Dukung Produktivitas dan Investasi
Penyusunan anggaran Kementerian ATR/BPN mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Dalu menegaskan setiap program, kegiatan, dan anggaran Kementerian ATR/BPN harus diarahkan untuk mendukung agenda tersebut melalui pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Ia meminta para perencana memahami keterkaitan setiap kegiatan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk kegiatan pengukuran, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat.
“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham. Kalau Anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan di 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri,” jelasnya.
Menurut Dalu, dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta kepastian ruang.
Koordinasi Antarinstansi Diminta Diperkuat
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, turut menekankan pentingnya koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dan anggaran.
Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN dapat terus dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan turut terlibat dalam mengawal pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN. Karena itu, setiap unit kerja diminta menjaga koordinasi dan memperkuat kerja sama yang telah terbangun.
Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian PPN/Bappenas.
Andi juga menyinggung kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini telah berjalan di enam provinsi dan selanjutnya akan diperluas ke provinsi lainnya.
“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain,” ujarnya.
Ia meminta unit kerja yang belum menjalankan kerja sama tersebut dapat mempelajari dan mengadopsi langkah yang telah diterapkan di provinsi yang sudah menjadi pelaksana.
Pelaporan Kinerja Diminta Diperbarui Berkala
Selain penyusunan anggaran, Andi menekankan pentingnya pelaporan kinerja secara tepat waktu dan berkala. Hal tersebut diperlukan agar perkembangan pelaksanaan program dan anggaran dapat dipantau secara efektif.
Seluruh unit kerja juga diminta disiplin dalam menyampaikan laporan serta memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” kata Andi.
Kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 tersebut digelar secara daring dan diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Bahrun Munawir.
