MERANTI, SINKAP.info — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus mengusulkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (25/11/2025), di Balai Sidang Paripurna.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Meranti dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekda, pejabat eselon, serta camat se-Kabupaten Meranti.
Bupati Komitmen Perbaiki Struktur RAPBD 2026
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dalam penyampaiannya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pandangan fraksi atas Ranperda APBD 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD menjadi dasar penyempurnaan dokumen RAPBD.
“Pandangan umum fraksi merupakan komitmen kita bersama agar anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat, efektif, efisien, dan berdampak nyata,” kata Bupati Asmar.
Fokus Penguatan PAD dan Kemandirian Fiskal
Bupati memaparkan langkah strategis Pemkab Meranti dalam mengantisipasi penurunan alokasi dana transfer pusat, di antaranya:
-
Optimalisasi potensi PAD dan identifikasi sumber penerimaan baru.
-
Rekonsiliasi perpajakan dengan perusahaan besar.
-
Modernisasi pajak melalui elektronifikasi transaksi dan penggunaan QRIS.
-
Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan di STAN, DJP, dan lembaga keuangan.
-
Penyusunan regulasi baru terkait pemungutan pajak daerah.
Pemkab juga menunggu penyelesaian revisi Perda Pajak Daerah yang tengah dibahas Pansus DPRD.
Belanja Modal Menurun, Pemkab Minta Sinergi
Menanggapi catatan Fraksi Gerindra terkait belanja daerah, Pemkab memastikan komitmen mandatory spending Tahun 2026, yakni:
-
Pendidikan: 44%
-
Infrastruktur: 26%
-
Pengawasan: 0,54%
-
Pegawai: 33%
Bupati menegaskan bahwa belanja modal tetap menjadi prioritas, khususnya infrastruktur dasar, dan meminta dukungan DPRD untuk menentukan alokasi strategis, termasuk pembangunan jalan poros antar desa melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Lobi Dana Pusat dan Program PSN Jadi Prioritas
Pemkab juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, sejumlah program diarahkan mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti:
-
Program Makan Bergizi Gratis
-
Sekolah Rakyat
-
Ketahanan Pangan
-
Penguatan Koperasi Daerah Merah Putih
Digitalisasi Layanan Kesehatan dan Rencana Rumah Singgah
Menjawab masukan fraksi terkait digitalisasi kesehatan, Pemkab menjelaskan bahwa aplikasi Mobile JKN telah digunakan untuk memudahkan antrean di fasilitas kesehatan, dengan tetap menyediakan opsi manual bagi masyarakat.
Pemkab juga berencana memanfaatkan Mess Pemda sebagai rumah singgah bagi warga Meranti yang menjalani pengobatan di Pekanbaru.
Bapemperda Sampaikan Propemperda 2026
Pada rapat yang sama, Anggota DPRD Fraksi NasDem yang juga mewakili Bapemperda, Rosihan Afrizal, S.H., menyampaikan penjelasan Propemperda 2026.
Ia menegaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen strategis perencanaan legislasi daerah dan harus ditetapkan sebelum penetapan APBD Murni.
Propemperda 2026 mengacu pada Surat Kemendagri Nomor 100.2.1.6/5468/OTDA, yang menekankan:
-
Ranperda disusun berdasarkan prioritas kebutuhan hukum daerah.
-
Jumlah ranperda tidak melebihi 25% dari tahun sebelumnya.
-
Setiap ranperda wajib dilengkapi naskah akademik.
-
Seluruh ranperda harus diselesaikan pada tahun berjalan.
Pada 2025, DPRD Meranti membahas tujuh ranperda, tiga di antaranya telah ditetapkan menjadi Perda, sedangkan empat lainnya masih dalam proses pembahasan.
Bupati Tekankan Sinergi Eksekutif-Legislatif
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Asmar menegaskan pentingnya kolaborasi dengan DPRD agar RAPBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan Meranti yang unggul, agamis, sejahtera, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
