MERANTI, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil, S.M., M.M., menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis, Agus Widodo, di kediamannya di Jalan Dorak, Selatpanjang, Senin (21/4/2025). Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan Bea Cukai dalam pengawasan wilayah perbatasan maritim yang strategis.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muzamil mengucapkan selamat datang kepada Kepala Bea Cukai Bengkalis dan rombongan di Kota Sagu, julukan bagi Selatpanjang. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara instansi daerah dan Bea Cukai, mengingat posisi geografis Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.
“Sebagai daerah perbatasan, banyak hal yang perlu kita koordinasikan bersama Bea Cukai. Wilayah ini merupakan salah satu pintu perdagangan laut yang strategis, dan tentu saja memiliki tantangan tersendiri dalam aspek pengawasan kepabeanan,” ujar Muzamil.
Ia berharap, kunjungan tersebut dapat menjadi awal kerja sama yang lebih erat dalam mendukung pengawasan yang efektif, tanpa menghambat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bea Cukai Bengkalis, Agus Widodo, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan.
“Kami hadir untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat sinergi. Wilayah kerja Bea Cukai Bengkalis meliputi daratan Bengkalis, pulau-pulau sekitarnya, termasuk Kepulauan Meranti. Maka koordinasi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan,” jelas Agus.
Ia menambahkan, Bea Cukai berkomitmen untuk mendorong sistem pengawasan yang adil dan terintegrasi, sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif.
Pertemuan tersebut ditutup dengan harapan agar kolaborasi antara Bea Cukai dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terus ditingkatkan guna menciptakan tata kelola kepabeanan yang optimal dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
