JAKARTA, SINKAP.info – Perihal transaksi janggal yang terjadi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan. Sri Mulyani akhirnya buka bukaan pada saat Konferensi Pers di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sabtu (11/03).
Surat yang dilayangkan oleh PPATK mengirimkan 964 pegawai yang merupakan akumulasi jumlah pegawai teridentifikasi oleh Kemenkeu, Inspektorat Jenderal dan oleh PPATK.
“Artinya kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut suatu data dari ASN dibawah Kemenkeu karena kami bertugas untuk mengawasi dan membimbing,” ujar Sri Mulyani dikutip dari CNBC, Minggu (12/03).
Menkeu Sri Mulyani membeberkan terdapat 86 surat yang sudah dtindak lanjuti oleh Kemenkeu dengan melakukan pengumpulan bukti-bukti tambahan atau pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).
Selain itu Menkeu mempertanyakan surat yang diterima dari kepala PPATK Ivan Yustiavanda pada list yang tidak ada mencantumkan angka rupiahnya.
“Saya meminta supaya PPATK menyampaikan atas nilai transaksi Rp300 triliun tersebut kepada publik untuk bisa menjadi bukti hukum,” ujarnya.
Sri Mulyani menyatakan semakin detail semakin bagus biar pembersihan di Kemenkeu semakin cepat.
SINKAP.info | Redaksi
