MERANTI, Sinkap.info – Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPUR) mendatangi Markas Komando Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, Kamis (11/02).
Kedatangan Mahasiswa ke Mako Polres sebagai langkah menindaklanjuti tindakan represif terhadap mahasiswa aksi demo yang diduga dilakukan oleh oknum polisi resort kepulauan Meranti pada aksi damai di depan kantor bupati pada beberapa hari lalu.
Aksi damai refleksi akhir masa jabatan Bupati kabupaten Kepulauan Meranti yang menimbulkan gesekan kericuhan dan pemukulan antara Mahasiswa dan aparat keamanan, Selasa (09/02) sore. Atas kejadian tersebut sejumlah Mahasiswa melaporakan bukti tindakan represif aparat keamanan.
Tampak hadir Ketua Himpinan Mahasiswa Islam (HMI) Meranti Waluyo, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Barep Prakoso, Ketua Himpunan Mahasiswa Tebing Tinggi Barat (HIPMA TTB) Rian Rasyid, Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pulau Merbau (HIPMA KPM) Firmansya Putra, dan Ketua Rumpun Pelajar Mahasiswa Tasik Putri Puyu (Rumput) Pazri rianto.
Bukti foto dan video kejadian dilapangan yang dilaporkan Mahasiswa ke Mako Polres Meranti, oknum aparat kepolisian diduga telah melakukan tindakan represif berupa pemukulan dan penendangan sehingga mengakibatkan setidaknya 4 orang korban lebam dan luka-luka.
Ketua PMII Meranti Barep Prakoso mengecam keras atas tindakan oknum Intel yang Brutal menyerang Mahasiswa. Menurut Barep selaku Koordinator Umum tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Namun yang terjadi, kita sebagai kaum intelektual diperlakukan seolah-olah seperti preman.
“Kita tidak mau premanisme dibiarkan di tanah jantan Meranti. Pelaku pemukulan wajib angkat kaki dari tanah jantan. Hari ini Kita tetap laporkan langsung ke kasi Propam Polres Meranti, sekaligus menyerahkan surat laporan bukti foto dan video,” ungkap Barep.
Sementara, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK saat dihubungi melalui aplikasi whatsapp mengatakan, laporan tersebut sedang ditelusuri. Anggota Polres yang kena pukul juga sedang ditelusuri, termasuk korlap yang bertangggung jawab atas kegiatan tersebut.
“Situasi kondisi covid orang yang melakukan kumpul-kumpul tidak sesuai ketentuan Protokoler kesehatan akan ditelusuri dan dimintakan tanggung jawab,” pungkasnya.
