Beranda KOLOM Opini Angka Kemiskinan Menurun, Kabupaten Meranti Menanti Langkah Pemimpin Baru

Angka Kemiskinan Menurun, Kabupaten Meranti Menanti Langkah Pemimpin Baru

505

Penulis: Ns.Maghfaruddin, M.Si
SDM PKH Kementerian Sosial RI

KEMISKINAN di kabupaten Kepulauan Meranti bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang terlepas dari pemekaran Kabupaten Terkaya di provinsi Riau.

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti terlepas dari kabupaten induk Bengkalis tahun 2008 menyisakan garis kemiskinan diangka 43%, Berdirinya kantor Badan Pusat Statistik kabupaten Kepulauan Meranti memperlihatkan data awal setelah terpisah dari Kabupaten induk, BPS 2012 bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat angka kemiskinan masih tertinggi pada 35.8%.

Satu tahun setelah perhelatan Pilkada pertama tahun 2010 kemiskinan di Meranti menjadi persoalan serius yang harus diatasi, keterbatasan APBD Meranti, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meranti dan menurunkan angka kemiskinan.

Hasil upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menekan Grafik kemiskinan menunjukkan tahun 2013 tercatat angka kemiskinan menurun namun tidak signifikan pada angka 35,7%. Peningkatan APBD Meranti Tahun 2014 berkisar 1.6 Triliun berdampak terhadap tingkat kesejahteraan yang mulai meningkat dibuktikan kemiskinan menurun lebih baik dari tahun sebelumnya (33,8%).

Memasuki usia 6 tahun pemekaran Kepulauan Meranti, tahun 2015 (pada Pilkada II) Kemiskinan meningkat 0.6% dari tahun sebelumnya, masih menempati posisi tertinggi di Riau pada persentase 34%.

Berbagai strategi sharing program pusat dan daerah terus dilakukan untuk menggenjot terhadap persoalan kemiskinan di Meranti. Program Nasional dan daerah ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis usaha ekonomi produktif.

Tahun 2016 menunjukkan hasil kemajuan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, kemiskinan ditekan menurun 3.2% menjadi 30,8%. Tiga tahun terakhir angka kemiskinan menunjukkan grafik yang semakin membaik, tahun 2017 berada pada angka 28,9%, tahun 2018 kemiskinan menurun 27,7% dan tahun 2019 tercatat angka kemiskinan 26,9% hasil sumber data terbaru BPS Kabupaten Kepulauan Meranti dalam angka 2020.

MENARIK DIBACA:  Corona Menapis Ulama?

Hasil data BPS menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai instrumen pengukuran kinerja visi misi daerah untuk 5 tahun kedepannya. Salah satunya Human Development index mengukur bagaimana masyarakat dalam mengakses infrastruktur untuk memperoleh pendapatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari indikator menuju masyarakat Meranti sejahtera yang berpengaruh terhadap grafik angka kemiskinan.

Variabel kemiskinan, masih menjadi persoalan penting Pemimpin Meranti kedepannya. Efesiensi kekuatan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu langkah konkrit dan indikator yang jelas pada percepatan dan pencapaian hasil mengacu pada penguatan dukungan program pilar SDGs (Suitanable Development Golds) 2030.

Menurut Bappenas (2020) dalam Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial, tidak mudah untuk menentukan dan mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan bersifat multidimensi. BPS dan pemerintah dalam beberapa seminar dan pertemuan menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach).

Kemiskinan di Meranti dalam beberapa forum komunikasi publik, data kemiskinan masih menjadi persoalan serius untuk dibahas dalam menentukan cluster kemiskinan. Data kemiskinan menjadi acuan sasaran program pemerintah untuk mengentaskan rantai kemiskinan sebagai indikator keluarga sejahtera, resiko miskin dan keluarga miskin.

Menurut Prof. Dr. Marnis, SE, M.Si membagi 3 indikator pengukuran Sejahtera, Resiko Miskin dan Miskin. Dikatakan keluarga Sejahtera apabila pendapatan keluarga bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi saving (simpanan/tabungan) secara kontiniu serta memiliki asuransi kesehatan dan jaminan hari tua.

Kemudian resiko miskin apabila Pendapatan hanya memenuhi Kebutuhan sehari hari, tidak mampu dan tidak memiliki simpanan, tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jaminan hari tua.

Sedangkan indikator Miskin, jika pendapatan keluarga minus terhadap pengeluaran kebutuhan ditambah hutang tanpa simpanan dan tanpa asuransi.

Pemerintah Indonesia untuk mencapai SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan menyusun Pilar Pembangunan Sosial sebagai upaya tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas dan kesejahteraan gender.

MENARIK DIBACA:  Pembangunan Infrastruktur Bagian dari Rekayasa Sosial

Pilar pembangunan sosial secara merata dan berkeadilan telah direalisasikan kepada seluruh keluarga penerima manfaat hingga ke pelosok desa melalui program nasional seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako).

Khususnya di kabupaten Kepulauan Meranti, masyarakat Meranti yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah memanfaatkan program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bantuan program nasional dan daerah diberikan kepada sasaran keluarga Miskin dan Rentan terhadap kemiskinan.

Terkait data penerima tepat sasaran dan layak menerima maka diserahkan kepada kebijakan daerah melalui regulasi yang telah diatur oleh Kementerian Sosial, sumber data diperoleh dari musyawarah kelurahan/desa secara berkala untuk mengusulkan calon keluarga penerima bantuan kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas yang dipilih oleh Kementerian Sosial RI.

Selain program pemerintah pusat yang bersifat stimulan dan konsumtif dalam mengurangi beban keluarga miskin, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten perlu melakukan program strategis yang terukur dan bernilai produktif untuk meningkatkan pendapatan perkapita guna mempercepat penanganan angka kemisikinan di Kabupaten kepulauan Meranti.

Apresiasi dan terimakasih atas upaya Pemerintah pusat dan daerah memasuki genap 12 Tahun Pemekaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah berhasil menekan 16.1% angka kemiskinan. Memasuki Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Meranti priode ke III, Masyarakat Menanti Langkah Pemimpin Baru untuk terus berupaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten termuda di Provinsi Riau kedepannya.

Referensi:
*Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2020
*Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Sosial
*Keynote Speaker Prof.Dr.Marnis, SE, M.Si dalam Pendadaran Grand Teori Manajemen Ekonomi

Facebook Comments