Pemkab Labuhanbatu Gandeng Kejari, Bupati Maya Tegaskan Komitmen Berantas Penyimpangan Birokrasi

Labuhan Batu70 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

LABUHANBATU, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Integritas Aparatur yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M., dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuhanbatu, Jefri Paultje Maukar, S.H., M.H., di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Jalan WR Supratman, Senin (16/11/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun banyaknya program yang terlaksana. Lebih dari itu, keberhasilan pemerintahan harus tercermin dari kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap hukum, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Mari kita bangun pemerintahan yang tidak hanya cepat dalam bekerja, tetapi juga benar dalam bertindak. Ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

MENARIK DIBACA:  Plt Bupati Buka Manasik Akbar Labuhanbatu, Rosa: Jaga Kesehatan

Sebagai upaya mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati menekankan lima komitmen utama yang harus diterapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.

Kelima poin tersebut meliputi penerapan budaya kejujuran dan disiplin, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, penguatan pengawasan internal, keteladanan pimpinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terkait penandatanganan MoU dengan Kejari Labuhanbatu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara dan Kajari Labuhanbatu atas dukungan serta pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemkab Labuhanbatu dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pendampingan ini mencakup berbagai persoalan hukum, mulai dari pengelolaan aset daerah, kontrak kerja sama, pengadaan barang dan jasa, hingga pengambilan keputusan administrasi pemerintahan.

Bupati juga mengingatkan Sekretaris Daerah dan seluruh kepala perangkat daerah agar menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui langkah nyata, bukan sekadar berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama.

“Jangan sampai setelah penandatanganan hari ini, dokumen kerja sama hanya tersimpan di dalam lemari arsip tanpa memberikan manfaat nyata. Setiap perangkat daerah harus proaktif berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri apabila menghadapi persoalan atau kegiatan yang memiliki risiko hukum,” ujarnya.

MENARIK DIBACA:  Pemkab Labuhanbatu Beri Santunan Anak Yatim, 10 Muharram 1445 H

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H.

Sosialisasi tersebut mengangkat tema “Menuju Tata Kelola yang Baik dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat” sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pencegahan korupsi dan pentingnya penerapan prinsip pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini turut dihadiri Kajati Sumatera Utara, Wakil Bupati Labuhanbatu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, Kajari Labuhanbatu, seluruh kepala perangkat daerah, jajaran pejabat administrator di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, para kepala desa, serta tamu undangan lainnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Labuhanbatu berharap integritas aparatur semakin kuat, potensi penyimpangan dapat dicegah, serta sinergi dengan kejaksaan semakin optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang taat hukum dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.