SELATPANJANG, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Pada 2026, Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 967 unit.
Penguatan program perumahan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (14/10/2026).
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sudandri, S.H. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Riau Suwidar Agung beserta rombongan, Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti T. Arifin, Staf Ahli Bupati Febriadi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustiono, Kepala Dinas PUPR, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Meranti menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat masih cukup tinggi. Kebutuhan rumah di daerah itu diperkirakan mencapai sekitar 3.000 unit.
Sekda Sudandri mengatakan, dukungan pemerintah pusat dan provinsi diperlukan untuk membantu menjawab persoalan perumahan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Dengan kebutuhan rumah yang diperkirakan mencapai kurang lebih 3.000 unit, kita bisa melihat betapa besarnya kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti terhadap hunian yang layak,” ujar Sudandri.
Menurutnya, pertemuan dengan BP3KP Sumatera III menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, termasuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kami berharap melalui pertemuan ini, berbagai kondisi dan kebutuhan yang ditemukan di lapangan dapat dikomunikasikan bersama, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program selanjutnya,” katanya.
Sudandri juga mempersilakan pihak BP3KP Sumatera III memaparkan program dan rencana kegiatan yang berpotensi disinergikan dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan BP3KP Sumatera III, Agung, menyampaikan bahwa Kepulauan Meranti memperoleh alokasi 967 unit BSPS pada 2026. Program yang dikenal masyarakat sebagai bedah rumah tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) meningkatkan kualitas tempat tinggal secara swadaya.
Selain BSPS, pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan peluang program perumahan lainnya, antara lain pembangunan rumah susun, rumah khusus, penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan.
BP3KP Sumatera III menilai dukungan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait berperan penting dalam memastikan program perumahan berjalan efektif. Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang dukungan program serupa pada tahun berikutnya.
Pengembang perumahan subsidi turut didorong memanfaatkan mekanisme pengusulan bantuan PSU melalui sistem yang tersedia, dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Program perumahan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hunian yang layak diharapkan mampu memenuhi aspek keselamatan bangunan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas RTLH juga diharapkan dapat menekan risiko terbentuknya kawasan permukiman kumuh sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, Pemkab Kepulauan Meranti berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat.
Pemerintah daerah juga berharap agar program perumahan yang direalisasikan di Kepulauan Meranti dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.
