MERANTI, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., mendorong penguatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan serta peningkatan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah harus diimbangi dengan perencanaan yang lebih matang agar peluang dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat dapat dimaksimalkan.
Hal itu disampaikan Muzamil saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) Tahun 2027–2029, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (14/9/2026).
“Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan,” ujar Muzamil.
Ia menyebut, posisi Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan negara menjadi peluang strategis yang perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan.
“Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga,” katanya.
Evaluasi Program Harus Terukur
Memasuki semester kedua tahun anggaran, Muzamil meminta seluruh OPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan.
Ia menekankan, evaluasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mengukur keluaran serta manfaat nyata program bagi masyarakat.
“Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat,” jelasnya.
Muzamil juga meminta setiap intervensi pembangunan memiliki pemetaan lokasi dan sasaran yang jelas, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.
“Sumber daya yang dimanfaatkan harus menghasilkan manfaat yang optimal dan program yang dijalankan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan program rumah layak huni yang harus didukung data mengenai lokasi, jumlah penerima manfaat, hingga kebutuhan pembangunan.
“Program rumah layak huni harus ada pemetaan yang jelas. Lokasinya di mana, sasarannya siapa, dan kebutuhannya berapa. Semuanya harus terukur,” ujarnya.
Infrastruktur Jadi Perhatian Utama
Menurut Muzamil, infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kepulauan Meranti. Kondisi infrastruktur juga berkaitan erat dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
“Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ungkapnya.
Karena itu, pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan program kawasan perbatasan.
Muzamil meminta seluruh OPD memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia serta menyelaraskan program daerah dengan agenda pembangunan nasional.
“Permasalahan kita sebagian besar masih di infrastruktur. Kepada seluruh OPD, mari manfaatkan setiap peluang yang ada, apalagi saat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD. Menurutnya, ego sektoral harus dihilangkan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Semua harus saling mendukung. Hilangkan ego sektoral. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang baik antara OPD,” ucapnya.
Ia juga meminta OPD memperdalam program mandatory maupun non-mandatory serta menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
“Perencanaan fiskal harus jelas. Pembangunan daerah harus sesuai dengan RPJMD dan RPJPD serta selaras dengan RPJMN,” katanya.
Meranti Dapat Dukungan 967 Unit BSPS
Dalam rakor tersebut, Muzamil juga menyampaikan sejumlah peluang dukungan pembangunan dari pemerintah pusat yang telah diperjuangkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Salah satunya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, dukungan tersebut mencapai 967 unit BSPS.
Muzamil berharap program itu dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga yang berada di kawasan perbatasan.
Ia juga mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terus diperkuat agar dukungan pembangunan bagi Kepulauan Meranti dapat diperluas.
“Kita harapkan ke depan koordinasi dengan provinsi dan pusat semakin baik, termasuk bagaimana porsi DBH untuk Meranti dapat ditambah sehingga kemampuan fiskal daerah juga semakin kuat,” pungkasnya.
Rakor Jadi Dasar Prioritas Pembangunan 2027–2029
Muzamil berharap Rakor Monitoring dan Evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang konkret dari masing-masing OPD.
Rekomendasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan kawasan perbatasan untuk periode 2027–2029.
Ia juga meminta capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah diperkuat melalui publikasi di masing-masing OPD agar diketahui masyarakat.
“Perlu kita kuatkan publikasi di setiap OPD terkait keberhasilan yang sudah dilakukan. Koordinasikan juga dengan kecamatan hingga kelurahan dan desa, sehingga capaian pembangunan benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat,” katanya.
