MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat komunikasi publik dalam menghadapi tantangan disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hingga disrupsi informasi yang semakin berkembang di ruang digital.
Penguatan tersebut menjadi perhatian Pemkab Kepulauan Meranti setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara daring, Selasa (1/9/2026).
Rakor tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah, Ujaran Kebencian, dan Disrupsi Informasi.”
Kegiatan itu diikuti jajaran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Pemkab Kepulauan Meranti mengikuti kegiatan tersebut melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sukri serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Yusran.
Sukri mengatakan perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan akibat derasnya arus informasi yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya.
“Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan berupa hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, bahkan deepfake yang penyebarannya sangat cepat,” ujar Sukri.
Menurutnya, peran humas pemerintah tidak cukup hanya memberikan respons setelah informasi keliru terlanjur beredar. Deteksi dini, koordinasi dengan pimpinan dan perangkat daerah, serta penyampaian informasi berdasarkan data dan fakta harus terus diperkuat.
Ia juga menekankan pentingnya mencegah terjadinya kekosongan informasi. Keterlambatan pemerintah dalam memberikan penjelasan kepada publik, kata Sukri, dapat membuka ruang bagi berkembangnya informasi yang belum tentu benar.
“Kami akan terus memperkuat komunikasi publik melalui berbagai kanal informasi pemerintah. Upaya ini bukan hanya untuk menangkal hoaks, tetapi juga menghadirkan informasi yang benar, positif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Selain menghadapi penyebaran informasi palsu, Sukri menambahkan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan wartawan atau media untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, verifikasi identitas dan legalitas media menjadi hal penting dalam membangun hubungan kemitraan yang sehat antara pemerintah dan insan pers.
Sementara itu, Kepala Bagian Prokopim Setda Kepulauan Meranti, Yusran, mengatakan penguatan komunikasi publik perlu diiringi dengan hubungan yang profesional antara pemerintah, media massa, dan masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati kemerdekaan pers serta fungsi media sebagai salah satu pilar kontrol sosial. Namun, informasi yang disampaikan kepada masyarakat diharapkan tetap mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik.
“Pemerintah tentu menghormati kebebasan pers. Namun, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui proses jurnalistik yang profesional, terverifikasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Yusran.
Menurutnya, komunikasi dan klarifikasi menjadi langkah penting apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, tentu ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yang terpenting adalah membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.
Yusran menambahkan, tantangan komunikasi publik saat ini tidak hanya berasal dari media sosial. Arus informasi yang bergerak cepat membuat sebuah isu dapat berkembang dan menyebar luas dalam waktu singkat.
Dalam rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, tepat, santun, menenangkan, dan terkoordinasi.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti pentingnya respons pada fase awal atau golden hour, verifikasi sumber informasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga mengingatkan agar humas pemerintah tidak lagi bekerja secara reaktif. Humas, menurutnya, harus mampu menjadi mata, telinga, sekaligus penghubung strategis antara pimpinan dan masyarakat.
Rakor Forum Bakohumas tersebut diikuti sebanyak 852 peserta, terdiri dari 200 peserta yang hadir secara langsung dan 652 peserta secara daring.
Melalui forum tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menghadapi disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, deepfake, serta berbagai bentuk disrupsi informasi.
Penguatan komunikasi publik dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital.
