PEKANBARU, SINKAP.info – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan pendalaman terhadap peristiwa Sumatera Blackout yang sempat melumpuhkan pasokan listrik di berbagai wilayah Pulau Sumatera. Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi sebagai tindak lanjut Maklumat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM terkait komitmen pemberantasan korupsi dan pengawalan isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Riau, Iyowan May Ozifa, menilai pemadaman listrik berskala besar itu telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pelayanan publik, dunia usaha, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas sehari-hari yang bergantung pada pasokan listrik.
Menurutnya, peristiwa tersebut tidak cukup dijelaskan hanya dari aspek teknis, tetapi juga perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian, lemahnya mitigasi risiko, atau kegagalan sistem pengawasan yang berujung pada kerugian masyarakat.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk melakukan pendalaman terhadap peristiwa Sumatera Blackout. Masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya dari kejadian ini. Jika terdapat kelalaian yang mengakibatkan kerugian luas, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Iyowan.
Senada dengan itu, Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasih H. Harahap, mengatakan penegakan hukum tidak hanya berfungsi secara represif setelah muncul suatu perkara, tetapi juga harus memastikan adanya akuntabilitas terhadap setiap peristiwa yang berdampak besar terhadap kepentingan publik.
Ia berharap langkah pendalaman yang dilakukan Kejati Riau dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan masyarakat atas insiden pemadaman listrik massal tersebut.
DPD IMM Riau menilai dampak Sumatera Blackout telah mengganggu aktivitas perekonomian, pelayanan publik, distribusi barang dan jasa, serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Karena itu, organisasi tersebut meminta adanya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Selain menyoroti peristiwa Sumatera Blackout, DPD IMM Riau juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan strategis di Provinsi Riau, termasuk isu pemberantasan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih sesuai semangat Maklumat DPP IMM.
Melalui audiensi tersebut, DPD IMM Riau berharap Kejati Riau memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang berdampak luas bagi masyarakat dan memastikan setiap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan kepentingan publik ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Sebagai organisasi kader, DPD IMM Riau menilai kehadiran aparat penegak hukum dalam mengawal kepentingan publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh sebab itu, setiap peristiwa yang menimbulkan kerugian secara masif dinilai perlu ditelusuri secara komprehensif agar tidak memunculkan spekulasi dan dapat menjamin akuntabilitas kepada publik.
