JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) melalui penguatan aspek legalitas tanah sebagai lokasi pelaksanaan program.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong ketahanan ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
“Pada prinsipnya, ATR/BPN sangat mendukung program ini karena berdampak pada peningkatan ekonomi perempuan dan keluarga, serta dapat meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (07/04/2026).
Ia menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah penentuan lokasi lahan oleh Kementerian PPPA. Selanjutnya, ATR/BPN akan membantu proses legalitas sesuai dengan status dan kondisi tanah yang dipilih.
Menurutnya, mekanisme penanganan lahan akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk tanah telantar, kewenangan berada pada ATR/BPN. Sementara itu, jika lahan berasal dari instansi lain seperti TNI, BUMN, atau pemerintah daerah, maka harus dipastikan dalam kondisi clean and clear serta mendapat persetujuan pelepasan dari pemiliknya.
“Tanah yang bukan telantar harus dilepas secara sukarela oleh pemiliknya, kemudian diserahkan kepada negara sebelum dimanfaatkan untuk program ini. Alternatif lain juga bisa melalui koordinasi dengan Badan Bank Tanah,” jelasnya.
Program KPLP merupakan inisiatif pemberdayaan perempuan berbasis komunitas melalui pengelolaan kebun pangan. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pemenuhan gizi keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi perempuan.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menyebut program ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender.
“KPLP bukan hanya sarana produksi pangan, tetapi juga ruang pembelajaran berbasis komunitas yang melibatkan perempuan sebagai penggerak utama,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertanian serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan ATR/BPN.
Melalui sinergi lintas kementerian ini, pemerintah berharap program KPLP dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga di berbagai daerah.
