JAKARTA, SINKAP.info — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memimpin audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR RI.
Dalam audiensi tersebut, Muzamil memaparkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah pusat.
Mengawali penyampaiannya, Wabup Muzamil meminta dukungan Kementerian PUPR untuk membangun kembali dua jembatan yang roboh, yakni Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat dan Jembatan Perawang di Kecamatan Tasik Putri Puyu.
Ia menjelaskan, rencana pembangunan dan rehabilitasi kedua jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terancam tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran daerah.
“Kedua jembatan ini merupakan aksesibilitas paling vital karena sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Kami mohon petunjuk dari Kementerian PUPR agar jembatan ini bisa segera dibangun kembali,” ujar Muzamil.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengusulkan preservasi Jalan Trans Meranti di wilayah perbatasan, mencakup tujuh ruas jalan dengan total panjang 105,2 kilometer. Usulan lainnya meliputi pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan embung sebagai penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi masyarakat, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur lainnya.
Muzamil menegaskan, pembangunan infrastruktur daerah merupakan bagian penting dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagai kepala daerah, fokus kami saat ini adalah menyukseskan Asta Cita Bapak Presiden, sebagaimana arahan langsung Presiden Prabowo Subianto pada Rakornas Kepala Daerah di Sentul beberapa waktu lalu. Program ini menjadi perhatian utama dan dimonitor langsung oleh pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, daerah merupakan lokus utama pelaksanaan Asta Cita sehingga membutuhkan dukungan konektivitas dan infrastruktur yang memadai.
“Pak Presiden sudah menghadirkan program MBG, Sekolah Rakyat, rumah layak huni, koperasi desa Merah Putih, dan berbagai program prioritas lainnya. Tentu kelancaran program-program ini harus didukung dengan infrastruktur yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Krisno Yuwono, ST, MT, memastikan bahwa persoalan infrastruktur di Kepulauan Meranti menjadi perhatian Kementerian PUPR.
Ia menyampaikan, pihaknya telah merespons sejumlah persoalan infrastruktur di Kepulauan Meranti melalui berbagai kegiatan. Meski demikian, sebagian usulan pemerintah daerah masih harus disesuaikan dengan kondisi anggaran.
“Kami mengapresiasi langkah Pak Wakil Bupati yang telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR. Beberapa persoalan di Meranti sudah kami petakan dan programkan, namun sebagian harus ditunda karena adanya efisiensi anggaran. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus terjalin agar usulan-usulan tersebut dapat terakomodasi dan Asta Cita Presiden dapat diwujudkan bersama,” kata Krisno.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Randolph W. Hutauruk, Kepala Dinas PUPR Rahmat Kurnia, serta Kepala Bappedalitbang Dr. Abu Hanifah.
