MERANTI, SINKAP.info – Seratus hari sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar dan Muzamil Baharudin, mulai menunjukkan arah dan komitmen dalam membangun daerah termuda di Provinsi Riau. Mengusung visi “Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera”, keduanya memanfaatkan masa awal kepemimpinan untuk membenahi birokrasi, menyusun kebijakan strategis, dan merespons berbagai tantangan daerah.
Satgas Sampah Dibentuk, Lingkungan Bersih Jadi Prioritas
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Sampah. Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi sorotan, khususnya di Kota Selatpanjang. Volume sampah yang terus meningkat dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama.
Pembentukan Satgas ini tertuang dalam SK Bupati Nomor 151/HK/KPTS/III/2025 dan ditandai dengan apel siaga yang dipimpin Wakil Bupati Muzamil Baharudin pada 25 April 2025 di Taman Cik Puan.
“Persoalan sampah bukan hanya isu lokal, tapi juga global. Kita ingin penanganannya serius dan terstruktur,” ujar Muzamil.
Selain itu, Pemkab juga menutup sementara dua ruas jalan utama yang menjadi titik pembuangan sampah liar. Setelah dilakukan pembersihan dan sosialisasi, jalan kini kembali dibuka.
Atasi Krisis Listrik, Pemkab dan PLN Tambah Pembangkit
Masalah pemadaman listrik yang sempat melanda Selatpanjang berhasil dikurangi berkat kolaborasi antara Pemkab dan PLN ULP Selatpanjang. Tambahan tujuh unit mesin pembangkit tiga di PLTD Selatpanjang dan empat di PLTD Gogok mampu menstabilkan pasokan daya yang sebelumnya defisit hingga 3 megawatt.
“Kami langsung meninjau ke lokasi dan pastikan ada penanganan cepat,” kata Muzamil.
RS Pratama Penyagun Hadirkan Akses Kesehatan di Pulau Rangsang
Akses layanan kesehatan di wilayah pesisir kini lebih dekat dengan rampungnya pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Penyagun, Kecamatan Rangsang. Proyek senilai Rp45 miliar ini ditargetkan melayani tiga kecamatan di Pulau Rangsang dan menjadi rujukan bagi tiga Puskesmas sekitar.
“Ini adalah hasil kerja sama lintas instansi. Tidak mudah mendapat proyek ini. Tapi Alhamdulillah, Meranti salah satu yang berhasil,” ujar Bupati Asmar.
Rumah sakit kini memasuki tahap finishing, dan rekrutmen tenaga medis tengah dipersiapkan untuk operasional penuh dalam waktu dekat.
Pembangunan Jembatan Perawang dan Panglima Sampul Kembali Dilanjutkan
Dua jembatan strategis, Jembatan Perawang dan Jembatan Panglima Sampul, mendapat lampu hijau untuk dilanjutkan. Pembangunan Jembatan Perawang sempat tertunda akibat kontraktor meninggalkan proyek, namun akan kembali dikerjakan dengan anggaran Rp17 miliar dari Pemprov Riau tahun ini.
Adapun Jembatan Panglima Sampul diproyeksikan mulai dibangun pada 2026 mendatang.
“Kita kawal terus agar prosesnya berjalan sesuai rencana dan masyarakat segera mendapat kembali akses yang layak,” kata Asmar.
Raih Opini WDP, Meranti Mulai Benahi Laporan Keuangan
Setelah dua tahun berturut-turut mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari BPK, Pemkab Meranti tahun ini berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2024.
“Ini adalah langkah maju. Kami akan terus dorong perbaikan agar ke depan bisa meraih WTP,” ucap Asmar.
Opini WDP menandakan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, meski masih ada beberapa catatan teknis dari auditor.
Lobi Anggaran Pusat, Jemput Peluang APBN
Dalam seratus hari pertama, Bupati Asmar aktif melakukan lobi ke berbagai kementerian guna memperoleh dukungan anggaran pusat. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga telah ditemui, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, hingga Dirut PLN.
Langkah ini dilakukan untuk menjawab tantangan fiskal daerah dan membuka peluang program-program pusat bisa hadir di Meranti.
Evaluasi Awal: Jalan Panjang Masih Menanti
Masa 100 hari bukanlah ukuran akhir keberhasilan, namun cukup menjadi barometer awal arah kepemimpinan. Kepemimpinan Asmar–Muzamil dinilai cukup aktif, responsif, dan terbuka dalam menjawab persoalan daerah.
Tantangan ke depan lebih besar: memastikan konsistensi, eksekusi program, dan partisipasi publik dalam pembangunan.
