PEKANBARU, SINKAP.info — Gubernur Riau H. Abdul Wahid menyatakan dukungannya terhadap upaya masyarakat Riau dalam memperjuangkan status Daerah Istimewa Riau (DIR). Menurutnya, pencapaian tersebut akan membawa manfaat besar bagi kemajuan provinsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin pagi (26/5).
Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua BPP DIR sekaligus Ketua DPH LAM Riau, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, serta Bendahara BPP DIR Datuk M. Fadli. Jajaran tokoh masyarakat lintas organisasi juga hadir, termasuk Ketua MUI Riau Prof. Dr. Ilyas Husti, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KH Abdurrahman Qoharudin, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Auni M. Nur, perwakilan Dunia Melayu Dunia Islam, Ketua Ijtihadul Mubalighin Ust. Ayub Nahar, dan Ketua Muslimat NU Hj. Dinawati.
“Saya sangat senang dan bahagia karena tim pekerja Daerah Istimewa Riau sudah bergerak. Saya mendukung penuh upaya ini,” ujar Gubernur Wahid, yang didampingi Asisten I Setda Riau, Zulkifli Syukur.
Gubernur juga menyatakan siap membantu jika terdapat kendala dalam proses perwujudan DIR, serta memerintahkan jajarannya untuk menjalin koordinasi aktif antara Pemprov Riau dan BPP DIR.
Program dan Langkah Strategis BPP DIR
Ketua BPP DIR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, melaporkan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyosialisasikan gagasan Daerah Istimewa Riau. Salah satu kegiatan penting dilakukan pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu, berupa pembacaan Maklumat Daerah Istimewa Riau: Terima Kasih Indonesia, serta pelaksanaan Majelis Zikir di Balai Adat LAMR.
Saat ini, BPP DIR juga tengah menyusun naskah akademis yang dipimpin oleh Prof. Dr. Junaidi, M.Hum, sebagai dasar pengajuan status istimewa ke pemerintah pusat. Selain itu, tim telah mulai turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi dan menggalang dukungan masyarakat.
Diharapkan, dokumen resmi usulan DIR dapat diajukan pada Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Riau ke-68.
Dukungan Luas dari Masyarakat dan Legislatif
Berbagai tokoh masyarakat menyuarakan dukungan terhadap rencana ini. Ketua MUI Riau Prof. Ilyas Husti menegaskan bahwa perwujudan DIR merupakan hak masyarakat Riau yang harus diperjuangkan, terutama dalam konteks sejarah dan peradaban Melayu. Ketua FPK Riau M. Auni Nur juga menyatakan kesiapan komunitasnya untuk mendukung penuh.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, dalam pertemuan sebelumnya dengan BPP DIR, juga menyatakan dukungan legislatif terhadap pengusulan status istimewa ini. Ia mengingatkan agar momentum ini tidak disia-siakan, merujuk pada pernyataan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang menyebutkan bahwa ada enam provinsi yang diusulkan memperoleh status istimewa, termasuk Riau.
“Ini kesempatan besar. Jangan sampai lepas. Pemerintah pusat sudah membuka pintu,” ujar Kaderismanto menegaskan.
Latar Belakang Usulan Daerah Istimewa Riau
Gagasan Daerah Istimewa Riau berakar dari upaya melestarikan dan menguatkan identitas Melayu sebagai akar budaya dan sejarah provinsi ini. Melalui status istimewa, diharapkan nilai-nilai adat, budaya, dan pendidikan berbasis kearifan lokal dapat diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan daerah
