LABUHANBATU, SINKAP.info — Bupati Maya Hasmita menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tidak boleh dipandang sebagai sekadar dokumen administratif, melainkan sebagai cerminan nyata integritas dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola amanah keuangan publik.
Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati menghadiri rapat pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di ruang rapat Kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (17/3/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Maya Hasmita menekankan pentingnya menjadikan setiap proses audit sebagai momentum evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai catatan strategis yang diberikan tim pemeriksa selama proses audit pendahuluan berlangsung.
Menurutnya, masukan dari BPK tidak semata-mata menjadi bahan koreksi, tetapi juga instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
“Kami memandang seluruh catatan, masukan, maupun hal-hal yang perlu perhatian ini sebagai bahan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Maya dalam arahannya.
Dorong Transparansi dan Tinggalkan Sikap Defensif
Lebih lanjut, Bupati memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak bersikap defensif selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kerja sama aktif dengan tim auditor.
Bupati mengingatkan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bukanlah beban yang harus ditanggung satu instansi saja, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
Ia juga meminta seluruh OPD untuk meningkatkan ketelitian serta proaktif dalam menyediakan data yang dibutuhkan, sehingga proses audit dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
“Setiap rupiah yang kita kelola adalah amanah rakyat. Karena itu, harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
BPK Apresiasi Keterbukaan Pemkab
Sementara itu, Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Johan Reinold, menyampaikan apresiasi terhadap sikap terbuka dan kooperatif yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama proses pemeriksaan pendahuluan.
Ia mengungkapkan bahwa dukungan administratif serta koordinasi yang baik dari jajaran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam kelancaran proses audit.
Menurut Johan, sinergi yang terbangun antara auditor dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus terjaga hingga tahap pemeriksaan terinci, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas.
Perkuat Sinergi Menuju Akuntabilitas
Rapat tersebut ditutup dengan harapan bersama agar kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan BPK semakin kuat. Sinergi ini dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bumi Ika Bina En Pabolo.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten III Setdakab Labuhanbatu Zaid Harahap, Kepala Inspektorat, para pimpinan OPD, serta Direktur Utama RSUD Rantauprapat.
Dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
